Oknum Kepala Sekolah Di Duga Selewengkan Dana BSM

Tulungagung, Pantau - Dunia Pendidikan Kabupaten Tulungagung kembali menjadi sorotan, setelah maraknya masalah kunci jawaban Ujian Nasional yang beredar. Kini giliran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diduga ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.
Dugaan penyelewengan dana BSM terjadi di SDN 1 Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi dan laporan dari narasumber, penyelewengan ini terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Untuk tahun 2012 menurut keterangan narasumber BSM yang diberikan kepada siswa yang berhak menerima hanya 100 ribu yang lainnya dikelola oleh sekolahan, sedangkan untuk tahun 2013 dana yang diperuntukan bagi siswa miskin tersebut untuk pembangunan pagar sekolahan.
Sementara itu Dofir selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sumberdadap saat dikonfirmasi mengenai masalah ini menjelaskan bahwa untuk tahun 2012 sekolah memberikan semua dana BSM tersebut ke siswa sebesar 360 ribu. Dofir berencana membangun gapura sekolah dan mengusulkan kepada komite untuk menawarkan para wali murid guna menyumbang pembangunan gapura. “Saya mengusulkan ke komite mumpung ada BSM para wali murid bisa menyumbang”, jelas Dofir. 
Sebelumnya Dofir juga menjelaskan bahwa dia dan Kepala Sekolah SDN 3 Sumberdadap yang lokasinya satu halaman mempunyai uang masing-masing 10 juta, yang rencana untuk pembangunan gapura sekolah. Dari hasil keterangan Dofir siswa yang mendapat BSM tahun 2012 sebanyak 23 siswa dan masing-masing siswa menyumbang 100 ribu. Padahal kegunaan BSM seharusnya memenuhi  kebutuhan siswa miskin untuk keperluan sekolah, bukan untuk menyumbang pembangunan gapura sekolah. Dofir berdalih bahwa semua itu yang mengurusi komite sekolah dan dia tidak mencampuri masalah sumbangan. “Semua sudah sesuai prosedur mas, saya merasa tidak bersalah karena semua hasil musyawarah dan yang memimpin rapat komite”, dalih Dofir. Mengenai BSM tahun 2013 Dofir mengatakan untuk SDN 1 Sumberdadap tidak ada yang mendapat.
Dari kejadian terebut puluhan wali murid mendatangi Balai Desa Sumberdadap,  wali murid menuntut dana BSM tahun 2012 supaya dikembalikan karena dari pihak SDN 1 Sumberdadap telah berjanji untuk sanggup mengembalikan. Selain itu, wali murid juga mengeluh karena dana BSM tahun 2013 belum di berikan oleh pihak SDN 1 Sumberdadap.
Di tempat terpisah, Bambang Sekretaris  Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mengatakan apapun bentuknya namanya BSM harus diberikan penuh kepada yang berhak, jika itu ada pemotongan atau lainnya suatu kesalahan. Bambang juga mengatakan kalau tahun 2013 SDN 1 Sumberdadap yang mendapat BSM sebanyak 90 siswa, sementara dari keterangan Dofir untuk tahun 2013 SDN 1 Sumberdadap tidak ada yang mendapatkan BSM. Kemana arah Dana BSM SDN 1  Sumberdadap Tahun 2013??
Sementara itu Hariyanto Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pucanglaban saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya mengatakan prosedur yang dilalui sudah benar dan tidak melanggar peraturan. (tim)

Read more »

Kepala Madrasah MI Bustanuth Tholibin Pucanglaban Di Duga Salah Gunakan Dana BSM

Tulungagung, Pantau - Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukan bagi siswa miskin rupanya dalam penerapan dan pelaksanaan pembagiannya masih rawan penyelewengan. Kejadian ini terjadi di MI Bustanuth Tholibin Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
Dari keterangan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa BSM di MI Bustanuth Tholibin Sumberdadap tidak diterimakan ke siswa yang berhak tetapi di tabung.  Diduga hal ini adalah permainan dari Kepala Madrasah MI Bustanuth Tholibin.
Mengenai BSM, Kepala Madrasah MI Bustanuth Tholibin Agus Sulistiyono, M.Pdi menjelaskan hal ini dilakukan atas petunjuk dari pengelola BSM Kabupaten Tulungagung yaitu Kasi Penma Arifin. Siswa yang menerima BSM diberi buku tabungan dan bilamana membutuhkan akan di koordinasikan dengan wali murid, Agus juga menjelaskan yang menyimpan uang BSM tersebut adalah salah satu guru.
Setelah adanya konfirmasi dari beberapa wartawan, Agus mengadakan rapat mendadak, dalam rapat tersebut Agus terkesan mengintimidasi guru-guru. Agus mengatakan, dirinya dekat dengan Damanhuri Kepala Kemenag Kabupaten Tulungagung, dan para pejabat pemegang kebijakan di Kemenag. Bahkan saat rapat tersebut Agus mengatakan, “kalau saya mau menang sendiri saya menang-menangan dalam artian  tidak mau menerima masukan-masukan dari Yayasan sebagai atasan dan sesepuh, saya hanya mengandalkan nafsu saya, hanya membela diri, saya bisa itu kemudian saya rekom bahwa yayasan ini adalah yayasan yang tidak mau bekerjasama dengan Kemenag. Lebih sepesifik seumpama saya tidak suka dengan Pak H. Muhaimin saya rekomkan Pak Haji sebagai PNS tiba-tiba ada pemindahan, bisa” kata Agus. Apa maksud dan tujuan dari semua perkataan Agus sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Atau mungkin hanya untuk menunjukan kapasitas untuk menakuti guru-guru di MI Bustanuth Tholibin.
Sementara itu Kasi Penma Kemenag Kabupaten Tulungagung Moh. Arifin saat di konfirmasi menjelaskan kalau dirinya hanya memberi wawasan, “Yang penting uang BSM itu tidak masuk ke saya, ke pengawas atau ke kepala madrasah, dan jangan mempersulit untuk pengambilan BSM karena itu semua untuk keprluan pendidikan siswa,” jelas Arifin.
Lebih lanjut Arifin akan memberi surat edaran ke seluruh Lembaga Pendidikan di bawah naungan Penma untuk kedepannya penerimaan BSM harus diberikan langsung kepada yang berhak menerima tanpa perlu ditabung. Supaya kejadian di MI Bustanuth Tholibin tidak terjadi di Lembaga pendidikan yang lain. Arifin juga menjelaskan ini akan menjadi catatan dan peringatan kepada Agus Sulistiyono Kepala Madrasah MI Bustanuth Tholibin Pucanglaban. (tim)

Read more »

Diisukan Selingkuh “RKD” Oknum Pengairan Tulungagung Enggan Komentar

RKD

Tulungagung, Pantau  - Berdasarkan informasi yang masuk ke redaksi koran ini, yang menceritakan bahwa salah satu oknum pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Tulungagung dan juga merupakan salah satu mantan lurah di Kelurahan Panggungrejo tentang dugaan hubungan gelap yang dijalinnya dengan salah satu pegawai Bank di Tulungagung berinisial HRM.
Menurut informasi yang sudah diterima, hubungan terjalin lama ketika suami HRM masih berada di dalam penjara dan diduga berlangsung hingga sekarang. Dikarenakan keduanya sama-sama telah memiliki keluarga, sebagai seorang publik figur, hal ini perlu diluruskan sehingga tidak menimbulkan fitnah.
Namun ketika dikonfirmasi oleh koran ini (kamis,  26/6), RKD tidak berada dikantor dan ketika dihubungi lewat telpon, yang bersangkutan mengaku ada kegiatan luar kantor, melalui sms RKD menyampaikan bahwa dirinya tidak mengenal  HRM, “ha ha ha aku lho tidak kenal siapa itu”, tulisnya melalui pesan singkat. Ditekankan lagi konfirmasi terkait hal tersebut kembali melalui sms RKD menyampaikan, “aku lho dak kenal”.
Dari informasi lain, belum lama ini masih ada yang mempergoki keduanya keluar untuk sesuatu hal. (bersambung-red**) 

Read more »

Program Swakelola Pembangunan SMAN 1 tulungagung Diduga Sarat Dengan KKN Jilid III

Tulungagung - Permainan pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung memasuki babak baru, kali ini wartawan Koran Pantau menemui Heri yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Saat dikonfirmasi di ruangannya Senin ( 3/3/2014 ), Hery yang juga menjabat sebagai Kasi Kurikulum Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mengatakan  pembangunan mencapai 80% tetapi penyerapan dana sudah mencapai 90% karena untuk pintu-pintu dan  cendela sudah jadi tetapi belum dipasang. Disinggung mengenai anggaran Heri menjelaskan dana turun 100% sekaligus dan masuk ke rekening Dinas Pendidikan semua yang mengurusi adalah Kepala Dinas Pendidikan  dan Bendahara Panitia, karena uang diambil menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Panitia. Sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban  ( LPJ ) ke Dirjen dilakukan secara online dan setiap bulan harus dilaporkan, untuk pelaporan LPJ ini dilakukan oleh pengawas pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung bukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Dengan statement yang disampaikan oleh Ketua Panitia Gatot, bahwa semua yang mengerjakan LPJ adalah Dinas Pendidikan ini berarti pengawas pembangunan hanya melaporkan LPJ ke Dirjen dan masalah keuangannya tetap dipegang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
Ketika diminta fotokopi SK tersebut 

Eri, suami Kanti (Panitia Pelaksana USB SMAN 1 Tulungagung)

Eri memberikan satu map lagi berwarna kuning, 

setelah diperiksa oleh wartawan Koran Pantau 

untuk di cocokan dengan yang asli 

ternyata didalamnya ada satu amplop berisi uang 

dan dengan segera dikembalikan 

oleh wartawan Koran Pantau kepada Eri. 

Dari kejadian itu terlihat jelas bahwa Eri

berusaha menyuap wartawan Koran Pantau 

agar permasalahan ini tidak dimuat lagi.

Saat ditanya mengenai Surat Keputusan (SK) penunjukan kepanitiaan pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung Heri memaparkan bahwa itu semua yang menandatangani adalah Eko Asistono Kepala Dinas Pendidikan yang lama dan yang diberi SK sebanyak lima ( 5 ) orang yaitu Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Bendahara Panitia,Pendamping Teknis Perencana, dan Pelaksana Pembangunan . Ketika diminta menunjukan SK, Heri tampak kebingungan dan berdalih kalau tidak membawa serta lupa menaruh SK tersebut. Lebih lanjut ketika ditanya masalah penunjukan Kanti sebagai Pelaksana Pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung Heri tidak tahu menahu, “tahu-tahu sudah ada mas”, ujar Heri. Sedangkan ditanya mengenai keberadaan Darmono dalam Pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung yang mengaku ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi pembangunan, Heri menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan Darmono.

Heri Purnomo, Sekretaris panitia pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung

Dari keterangan Heri, wartawan Koran Pantau menemui Eko Asistono  guna konfirmasi lebih lanjut. Sampai berita ini diturunkan Eko belum bisa ditemui dengan alasan selalu ada rapat. Saat dikonfirmasi melalui seluler tentang masalah SK, “kenapa?ya tanyakan ke Dindik...saya kan sudah dak ngurusi, kalau saya jangan dimintai statement mohon maaf...daripada salah..pengajuan proposal ya hal biasa..disetujui ya alhamdulillah”, jawab Eko.
Sementara itu Kanti saat dikonfirmasi dirumahnya Jumat ( 7/3/2014 ) dengan didampingi oleh Eri Suaminya, mengatakan kalau Darmono yang membayar adalah dirinya. “Pak Darmono ikut saya sudah lama mas, saya senang karena dia bisa mengarahkan pekerja dengan baik sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu”, bela Kanti kepada Darmono. Disinggung dengan penunjukan dirinya bisa menjadi pelaksana pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung, Kanti hanya tersenyum dan menjawab tidak tahu mas, “mungkin Dinas Pendidikan tahu kalau pekerjaan saya bagus mas”, dalih Kanti. Lebih lanjut Kanti menjelaskan bahwa  dia punya saudara di Dirjen dan dia mengaku yang menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung melalui Eko Asistono yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Ada yang membuat janggal dalam konfirmasi tersebut, karena ketika dikonfirmasi Kanti selalu menelpon Heri sebelum menjawab pertanyaan dari wartawan Koran Pantau, hal ini menambah dugaan adanya KKN dalam pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Ketika ditanya masalah SK Kanti mengaku tidak punya dan lagi-lagi menelpon Heri, setelah itu baru menjawab kalau dia belum mengambil SK tersebut. “Dulu saya hanya melihat saja mas tetapi tidak membawa dan saya belum mengambilnya, SK nya masih di Dinas Pendidikan”, ujar Kanti. Kanti mengaku hanya membawa SK pengerjaan Gedung Perpustakaan, karena Gedung Perpustakaan pengerjaanya melalui Penunjukan Langsung ( PL ) yang nilainya sekitar 190 juta. Kanti mengatakan kalau Gedung perpustakaan dananya dari APBD, dia pinjam CV. Mantara milik kakaknya yaitu Gandi. Ternyata semua pengerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung dan pembangunan perpustakaan di kuasai oleh Kanti. Dari sini memperjelas bahwa adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dalam pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung karena Kanti adalah sahabat dekat Istri Bupati Tulungagung.
Terkait dengan SK  akhirnya Eri menyanggupi untuk memberikan fotokopi SK tersebut. Senin ( 10/3/2014 ) Eri meminta kepada wartawan Koran Pantau untuk menemuinya di depan SDN 1 Kampungdalem pukul 11.50 WIB. Awal mulanya Eri hanya menyodorkan SK yang asli untuk ditunjukan kepada wartawan Koran Pantau. Ternyata dalam SK tersebut berbunyi tentang penunjukan panitia pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung dan dalam SK tercantum 9 nama, yaitu Suharno, M.Pd, MM sebagai Penanggung jawab, Drs. Gatot Umanhadi sebagai Ketua Tim Pendiri, Heri Purnomo sebagai Sekretaris, Erlina, SE sebagai Bendahara 1, Sofi Arianto S.Pd sebagai Bendahara 2, Edy Sumaryanto, ST sebagai Ketua Tim Perencana dan Pengawas, M. Luhfi Afgrianto, ST sebagai Anggota, M. Chambali, ST sebagai Anggota serta Sri Kanthi Setyowati sebagai Ketua Pelaksana. SK tersebut ditanda tangani oleh Suharno Kepala Dinas Pendidikan yang baru. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Heri, bahwa SK diberikan kepada 5 orang dan setiap orang menerima SK sendiri-sendiri serta di tanda tangani oleh Eko Asistono Kepala Dinas Pendidikan yang lama. Sementara itu Eri saat ditanya apakah SK tersebut dibuat secara mendadak, dia selalu berusaha mengalihkan pembicaraan.
Ketika diminta fotokopi SK tersebut Eri memberikan satu map lagi berwarna kuning, setelah diperiksa oleh wartawan Koran Pantau untuk di cocokan dengan yang asli ternyata didalamnya ada satu amplop berisi uang dan dengan segera dikembalikan oleh wartawan Koran Pantau kepada Eri. Dari kejadian itu terlihat jelas bahwa Eri berusaha menyuap wartawan Koran Pantau agar permasalahan ini tidak dimuat lagi. Saat wartawan Koran Pantau berpamitan Eri terlihat gugup dan berusaha minta maaf terkait upaya penyuapan yang dilakukannya karena ditolak oleh waratawan Koran Panatau. ( id/ad )

Read more »

Perekrutan dan Pemberian SK PTT Bupati untuk 22 Petugas PBB

Ketua DPC Ormas LAKI (BAmbang Wilogo) - Kepala Dispenda Tulungagung (Eko Sugiono)

Tulungagung - Berdasarkan pemberitaan edisi kemarin yang dinyatakan oleh Bambang Wilaga selaku Ketua DPC Ormas LAKI “Laskar Anti Korupsi Indonesia” bahwa perekrutan Petugas 22 petugas PBB Dispenda dinilai melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.
Dan dalam Surat Edaran ( SE ) tersebut ditegaskan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan  pemerintah.
"Penerimaan ini melanggar hukum dan secara aturan tidak sah. Jadi tenaga honorer yang diangkat itu menjadi tenaga kerja tidak sah. Mendagri harus membatalkan ini. BKN harus mengusut pelanggaran yang terjadi," tegas Bambang.
Selain itu menurut dia, penambahan tenaga sejenis honorer di Pemkab Tulungagung juga akan menambah beban APBD. Penerimaan honorer yang tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran akan menimbulkan konflik, seperti keterlambatan membayar insentif honorer.
Dari situ Eko Sugiono selaku Kepala Dispenda Tulungagung saat ditemui di ruangannya memberikan statement bahwa di dalam perekrutan 22 petugas PBB Dinas Pendapatan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan atau mempublikasikan kepada masyarakat luas atau masyarakat Tulungagung, SK PTT tersebut di buat karena program tersebut mendesak dan karena BKD Kabupaten Tulungagung tidak bisa mencukupinya” imbuhnya.
Padahal sudah di jelaskan pada edisi sebelumnya bahwa menurut Imroatul selaku Sekretaris DISPENDA dalam persoalan ini tidak ada perekrutan sesuai UU 2008-2009 tentang pajak daerah yaitu dengan mengoptimalkan tenaga harian lepas yang ada dilapangan Dinas Pendapatan dengan honor yang diberikan tiga bulan sekali. Menurut imroatul bulan oktober kemarin ada audit dari menteri keuangan untuk kantor baru PBB mengenai kesiapan dan juga diadakan Bimtek secara diam-diam untuk petugas baru di daerah Tulungagung. Para petugas yang membantu jalannya PBB memiliki status PTT SK Bupati yang berlaku selama 1tahun dilihat dari kinerja mereka. Petugas juga di ambilkan dari KPP Pratama dan itu sesuai SK Bupati no 188.45/801/013/2013, pengadaan penambahan ini tidak di informasikan karena itu hak dari Bupati. Pemberian SK PTT itu menurutnya sesuai dengan UU Kepegawaian pasal 02, UU 43 tahun th 1999 yang menyatakan bisa mengangkat PTT atas dasar kebutuhan SKPD. Dan juga tidak semua kewenangan bupati harus disosialisasikan, seperti dengan berdirinya kantor PBB sekalian PTT yang ada di dalamnya semua kewenangan Bupati.
Tetapi menurut Eko itu merupakan SK Perekrutan karena adanya penekanan dari Menteri Keuangan untuk segera menerima tugas pendayaan PBB dengan menyiapkan SDM dan peralatannya, dari pada tidak bisa melaksanakan tugas PBB dan kehilangan PAD 23 miliyar” tutur’nya.
Eko juga berani menegaskan jika dalam perekrutan tersebut ada salah satu staf’nya yang menerima uang walaupun hanya seratus rupiah, dia siap di PECAT. (tim/red)

Read more »

Program Swakelola Pembangunan SMAn 1 Tulungagung Diduga Sarat Dengan KKn (Jilid II)

Tulungagung, Pantau - Pada edisi sebelumnya Koran Pantau telah mengulas dugaan adanya KKN dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Tulungagung yang pembangunannya menggunakan sistem swakelola. Terkait dengan pelaksanaan pembangunannya yang diduga melibatkan Bupati Family beserta orang-orang dekatnya.
Guna mendapatkan jawaban atas permainan ini, wartawan Koran Pantau menemui kepala sekolah SMAN 1 Boyolangu Drs. H. Gatot Umanhadi M.Pd yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Saat dikonfirmasi diruangannya, Gatot mengatakan kalau dia hanya bertanggung jawab untuk melaporkan proses penyelesaian bangunan USB SMAN 1 Tulungagung ke Dirjen, semua tim teknis dari Dinas Pendidikan.

pembangunan sman 1 tulungagung mencapai 80%

Pelaporan itu sendiri menurut Gatot melalui 4 tahapan, tahap pertama pembanguan dari 25%, tahap kedua pembangunan 50%, tahap ketiga 75%, sampai 100% tahap keempat. “Hingga saat ini pengerjaan pembangunan proyek swakelola USB SMAN 1 Tulungagung sudah mencapai 80%”, imbuh Gatot. Disinggung tentang keberadaan Darmono yang juga sebagai saudara Bupati dalam proyek tersebut Gatot tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang namanya Darmono, Tupoksi  Darmono dalam proyek tersebut sebagai apa Gatot juga mengatakan tidak tahu. Padahal menurut keterangan kontraktor bernama Gandi yang juga terlibat dalam proyek ini, bahwa pembangunan swakelola ini adalah job dari Darmono yang tidak lain adalah saudara Bupati Syahri Mulyo.  Dari hasil penelusuran dan menurut keterangan dari beberapa narasumber Gandi adalah Kakak Ipar dari Konsultan bernama Kanti yang juga disinyalir adalah sahabat dekat Istri Bupati.
Sementara itu, saat dikonfirmasi masalah anggaran yang sudah terserap dalam pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung Gatot mengaku tidak tahu menahu, “ Yang mengurusi keuangan adalah Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Lina selaku bendahara panitia pembangunan ”, jelas Gatot. Lebih lanjut Gatot mengatakan, “Yang bisa mengambil dan mencairkan ya Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Panitia, karena uang masuk ke rekening Dinas Pendidikan.” Sedangkan Lina sendiri adalah pegawai yang bekerja di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Gatot juga menjelaskan bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) penggunaan anggaran pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung yang mengerjakan juga dari Dinas Pendidikan. Dalam statement yang dimuat di edisi sebelumnya Mardjaji pada waktu masih menjabat menjadi Kabid Dikmen mengatakan kalau semua dari Dirjen langsung ke Panitia, Dinas Pendidikan disini hanya mendampingi jalannya pembangunan. Padahal jelas dari keterangan Gatot, bahwa Kepala Dinas Pendidikan disini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) sedangkan pada saat ditanya siapa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Gatot menjawab “Insya Alloh masih Pak Mardjaji mas, karena belum ada SK pergantian dari Bupati.” Sedangkan saat diminta untuk menunjukkan soft drawing Gatot tidak berani dengan alasan tidak semua orang bisa melihat soft drawing tersebut dan  dia mengarahkan untuk minta ke Konsultan Perencana yang bernama Edy. Sejak awal penelusuran semua orang yang terlibat didalam proyek ini tidak ada yang berani menunjukkan soft drawing pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Lalu apakah yang membuat mereka takut menunjukkan soft drawing tersebut???
Di akhir konfirmasi Gatot sambil  tersenyum mengatakan “Minta keterangan Pak Heri saja mas supaya lebih jelas.” Dan ketika ditanyakan apa Tupoksi Heri, pria berkumis yang akrab dipanggil Gus Gatot ini menjawab bahwa  itu semua yang mengetahui adalah Dikmen, tanpa menyebut nama orang yang dimaksud. Sementara saat wartawan Koran Pantau hendak menemui  Heri yang kata Gatot juga menjadi staf di Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung guna mendapat keterangan, yang bersangkutan  ternyata tidak ada di tempat.
Dari sini sudah terlihat jelas bahwa semua saling menutupi dan kurang adanya transparansi serta masing masing terkesan adanya rasa takut salah dalam memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai proses pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung, mulai dari Dinas Pendidikan sampai orang-orang yang terlibat pengerjaan proyek swakelola tersebut semua terkesan saling melempar tanggung jawab. Apakah itu semua adalah instruksi dari orang yang paling berkuasa di Tulungagung???  ( id/ad )

Read more »

Bupati Keluarkan SK PTT 22 Petugas PBB Dispenda - Apakah Tidak Bertentangan Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ???

Tulungagung, Pantau - Dari pemberitaan edisi kemarin yang berjudul “22 Petugas Kantor PBB Baru Semua Memiliki SK PTT dari Bupati” sampai sekarang Koran ini belum mendapatkan informasi dan statement yang lengkap dari Pejabat yang terkait, bahkan juga belum mendapatkan komentar dari Bupati  terkait dengan pemberian SK PTT tersebut.
Sementara yang didapat hanya statement dari Imroatul selaku Sekretaris Dinas Pendapatan yang dimuat pada edisi kemarin, statement tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang proses pengangkatan/perekrutan petugas PBB Dispenda dengan SK PTT Bupati serta tidak adanya upaya publikasi sebelumnya.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 
merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 
kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.
Terkait SK PTT 22 Petugas baru kantor PBB Dispenda oleh Bupati 
ternyata Kabupaten Tulungagung belum mempunyai aturan pelaksanaannya

Isi dari Surat Edaran MENDAGRI Nomor 814.1/169/SJ TENTANG LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER bahwa di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia  dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan    yang berbunyi : “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Kantor Dispenda Kabupaten Tulungagung

Saat Koran ini menemui Puji Astuti selaku Kabag Hukum untuk mendapatkan keterangan tentang aturan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberian SK Honorer, PTT dan sejenisnya,  rupanya Puji Astuti belum paham dengan pertanyaan yang diajukan. Sehingga Puji Astuti mengarahkan ke Rumah Sakit Dr. Iskak untuk mendapatkan penjelasan tentang pengangkatan pegawai non PNS dan tentang relawan (Dokter dan Perawat) bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. “Semua peraturannya sudah tersedia disana”, imbuhnya.
Dari jawaban diatas ternyata Puji Astuti memang belum mengetahui tentang adanya SK Bupati untuk Petugas Baru Kantor PBB yang berada dalam naungan Dinas Pendapatan, sebab Puji Astuti menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Tulungagung masih baru. Akan tetapi Puji menjelaskan untuk sementara sesuai aturan yang ada tidak diperbolehkan mengangkat atau memberi SK PTT/ Honorer, hanya saja sesuai UU Aparatur Sipil Negara yang baru saja diundangkan ada kesempatan daerah untuk mengangkat Pegawai baru diluar non PNS, tetapi saat ini Kabupaten Tulungagung belum mempunyai aturan pelaksanaannya.
Dikarenakan Kabag Hukum masih baru maka untuk lebih jelasnya mengenai aturan-aturan perekrutan 22 Petugas PBB Dispenda yang sudah mendapatkan SK PTT dari Bupati, Kabag Hukum akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
Saat Koran ini menemui Bambang Wilaga selaku Ketua DPC Ormas LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) mengomentari adanya SK PTT petugas PBB DISPENDA Tulungagung yang dikeluarkan oleh Bupati  Bahwa Penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung  dinilai melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.
Menurut Bambang, ”Dalam Surat Edaran (SE) tersebut ditegaskan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan  pemerintah,” tuturnya.
“Penerimaan ini melanggar hukum dan secara aturan tidak sah. Jadi tenaga honorer yang diangkat itu menjadi tenaga kerja tidak sah. Mendagri harus membatalkan ini. BKN harus mengusut pelanggaran yang terjadi,” tegas Bambang.
Selain itu menurut dia, penambahan tenaga sejenis honorer di Pemkab Tulungagung juga akan menambah beban APBD. Penerimaan honorer yang tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran akan menimbulkan konflik, seperti keterlambatan membayar insentif honorer.
Penerimaan honorer tanpa publikasi juga bisa menjadi peluang kecurangan karena yang diangkat sebagai honorer kemungkinan kerabat dekat pejabat. “Ini hanya akal-akalan satuan kerja. PNS saja banyak yang tidak ada kerjaan. Apalagi disinyalir honorer adalah keluarga pejabat, kemudian harus mengeluarkan dana agar bisa diterima. Ini semakin merusak image pemerintah,” kata pria berkacamata ini. 
Saat ditanya apakah ini adalah salah satu proyek Bupati, Bambang menjawab bahwa dia belum menemukan hal-hal yang menjurus ke sana, dia hanya berasumsi bahwa itu semua hanya akal-akalan saja, karena semua petugas baru yang sudah dipekerjakan di Kantor PBB Dispenda waktu diadakan tes tanpa dipublikasikan terlebih dahulu. (id/ad)

Read more »

Bupati Beserta Semua Unsur Di Tulungagung Mendukung Penuh Sukses Pemilu 2014

Tulungagung, Pantau - Kapolres Tulungagung AKBP Whisnu Hermawan Februanto, meluncurkan program tiga pilar dalam pengamanan wilayah. Tiga pilar itu adalah Bhabinkamtibmas, Babinsa dan kelurahan/Kepala Desa. Tiga pilar itu juga menjadi program atensi Polda Jatim dalam rangka bersama-sama cipta kondisi wilayah. Acara ini, di Gelar di Pendopo kongas arum kusumaning bangsa, Kamis (20/02/2014).
Optimalisasi Sinergitas Tiga Pilar, dihadiri KPUD, Paswaslu, Luruh/Kades Se-Kabupaten Tulungagung,  Bhabinkamtibmas, Babinsa dan undangan lainya. Dengan menggandeng 3 pilar tersebut, wilayah Tulungagung nantinya bakal semakin kondusif. Hal ini disebabkan karena ketiganya saling bahu-membahu, kerjasama menjaga Kamtibmas, di wilayah masing-masing
Bupati Tulungagung dalam sambutannya mengatakan, Optimalisasi Sinergitas Tiga Pilar Di Desa (Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Kelurahan) Dalam rangka Mensukseskan Pengamanan Pemilu Tahun 2014. Bupati mengharapkan Kepada Camat agar melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara sinergis dengan Danramil, Kapolsek dan instansi terkait untuk menjaga kondusifitas kententraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayah. Begitu juga Kepada seluruh Kepala Desa, Agar tetap menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, partai politik maupun menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye. Melaksaknakan koordinasi dan komunikasi intensif dan sinergis dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk terwujudnya kondusifitas ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diDesa/Kelurahan. Selanjutnya Syahri Mulyo, meiminta kepada penyelenggara pemilihan KPU, PPK, PPS, KPPS agar melaksanakan tugas secara cermat, teliti, hati-hati dan procedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga netralitas. Sedangkan kepada Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu lapangan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai pengawas pemilu untuk mengawasi dan mewujudkan Pemilu 2014 menjadi Pemilihan Umum yang berintegritas. (jok/can)

Read more »

Ketua Tim Penggerak PKK Tinjau UKK Siswa SMKN 2 Boyolangu

Tulungagung, Pantau - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny  Wiwik Syahri Mulyo yang didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Maryoto Birowo Bersama Pengerus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung meninjau kegiatan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) tahun 2014 Siswa SMKN 2 Boyolangu Tulungagung. Kamis 20 Februari 2014 di SMKN 2 Boyolangu.

Ketua Tim PKK saat mengunjungi SMKn 2 Boyolangu

Dalam kunjungan ini Ketua Tim Penggerak PKK PKK bersama Tim melihat secara lebih dekat berbagai ujian yang dilaksanakan oleh para siswa SMK 2 Boyolangu mulai dari tata Boga, tata Busana Hingga tata rias rambut hingga kecantikan.
Menurut Kepala SMKN 2 Boyolangu Dra. Agustina, M.Pd. di dalam pemaparanya dihadapan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Bersama Rombongan diantaranya mengatakan bahwa pada dasarnya UKK ini harus di ikuti oleh seluruh siswa kelas XII di SMKN 2 Boyolangu  hal ini karena merupakan suatu persyaratan didalam memenuhi kelulusan nanti.
Dalam kunjungan ini Ketua Tim Penggerak PKK Bersama Rombongan disuguhi berbagai kreatifitas siswa tata busana berupa hasilo karya mereka yang dipamerkan melalui  fashion Show (jok/can)

Read more »

Ketua Tim Penggerak PKK Gelar Kunker Ke Desa Betak

Tulungagung, Pantau - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo Selasa, 18 Februari 2014 melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Betak Kecamatan Kalidawir.
Dalam kunjungannya yang didampingi seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten ini  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung juga memberikan bantuan kepada dua orang penderita Kanker dan  satu orang penderita TB Paru yang berada di Desa Betak Kecamatan Kalidawir.
Dalam laporanya ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalidawir diantaranya melaporkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung bahwa dalam menjalankan tugasnya Tim Penggerak PKK Kecamatan telah melakukan pembinaan rutin kepada seluruh Kelompok Kerja di desa-desa yang ada di Kecamatan Kalidawir.
Lebih lanjut Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan menjelaskan bahwa dengan adanya pembinaan yang telah dilakukan tersebut akhirnya hingga saat ini 10 program pokok  PKK yang dijalankan berjalan dengan baik di seluruh Desa Desa yang ada di Kecamatan Kalidawir.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung di acara kunjungannya dalam sambutanya diantaranya mengatakan bahwa tujuan dirinya bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ini adalah ingin melihat dari dekat bagaimana kegiatan kader-kader kami yang ada didesa/kelurakan, yang telah rela mengabdikan diri sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan PKK di lapangan
Selanjutnya ketua tim penggerak PKK Kabupaten berharap khususnya kepada kader PKK yang hadir pada kesempatan ini, untuk mengikuti materi sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya diharapkan diteruskan di desanya  masing-masing
“Perlu kami informasikan pula bahwa dalam kunjungan kerja, kami bekerjasama dengan YKI, PPTI, KKKS dalam rangka pendampingan penderita Kanker, TBC-Paru dan Gizi Buruk.” , Tegas Ny Wiwik Dihadapan Kader PKK yang hadir.
 Acara ini diisi dengan sosialisasi BPJS Kesehatan  kepada seluruh kader PKK yang hadir di acara tersebut. (jok/can)

Read more »

Wabup Maryoto Birowo Membuka Sosialisasi ADD

Tulungagung, Pantau - Sosialisasi   alokasi dana  Desa (ADD) Tahun 2014 dilaksanakan hari senin (24/02/2014), bertempat di Barata Tulungagung. Kegiatan ini di hadiri Wakil Bupati Maryoto Birowo.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Ir. Justi Taufik, MM melaporkan, sosialisasi kali ini, diikuti oleh seluruh Kades dan 2 orang perangkat desa, para camat dan udangan lain. Dana ADD dimaksudkan untuk membiyayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM dalam sambutannya mengatakan, sejalan dengan era otonomi daerah, Alokasi Dana Daerah merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa. Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai 10%nya untuk desa.
Melalui program ADD, Wabub mengharapkan ada perubahan yang signifikan di desa. Mengingat dana ADD ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai tugas-tugas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dapat mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif. Disisi lain, ADD juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, melalui pengembangan sektor-sektor produktif bagi kepentingan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desa. (id/ad)

Read more »

Sosialisasi UU RI No 11 Th. 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Disbud Parpora

Tulungagung, Pantau - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung senin 24 Februari menggelar Sosialisasi Undang Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Crown Victoria Hotel Tulungagung.
 Acara sosialisasi yang diikuti 80 orang yang terdiri dari Muspika, Dinas SKPD terkait, serta Para Kepala Desa yang ada benda Cagar Budayanya ini selain membahas Undang Undang RI No 11 tahun 2010 juga membahas dua  materi lain yaitu tugas Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya, serta Perlindungan , Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya.
 Menurut ketua Panitia pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah , Musium dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur Dra. Endang Prasanti, MM,  kegiatan yang berjalan satu hari ini bertujuan supaya para peserta mengetahui dan melaksanakan Undang – Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai peraturan yang baru, memahami tugas dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya, menjadikan dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya seiring perkembangan pembangunan, serta terjalinya kesinergitasan kerja antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelestarian Cagar Budaya .
Dalam laporanya Endang juga menjelaskan bahwa nara sumber sosialisasi ada tiga yaitu Prof. Dr. Dra. Endang S, SH, M. Hum, Prof. Dr. Haryono, MPd., serta Drs. Aris S,SH, MM . (id/ad)

Read more »

Bupati Membuka Dauroh Ahli Sunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Internasional

Tulungagung, Pantau - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE membuka Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasioanal di aula PC NU Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Selasa, 18 Februari 2014.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Habib Aun bin Mu’in al-Husaini dari Yordania, Syekh Abd. Qodir al-Bayani dari Yaman, Habib Ubaidillah bin Idrus al-Halasyi dan para Kyai dalam acara Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasioanal.
Selain itu mengharapkan kepada panitia agar kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan kepada peserta agar mengikuti pembinaan ASWAJA Internasional sampai akhir kegiatan. Karena dengan adanya pembinaan ASWAJA merupakan bukti konkrit dan apresiasi yang sifatnya positip maka kepada para peserta setelah mengikuti pembinaan hendaknya dapat mengamalkannya.
Panitia  Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasional, KH. Bagus Ahmadi menjelaskan  Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasional kerjasama dengan ASWAJA NU Center PCNU Tulungagung dan Majelis Muwasholah Baina  Ulama-iI Muslimin, bersama Habib Aun bin Mu’in al-Husaini dari Yordania. Sedangkan kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu Selasa, 18 Pebruari sampai dengan Rabu 19 Pebruari 2014.
Imam Mawardi selaku Majelis Muwasholah Baina  Ulama-iI Muslimin mengatakan majelis ini merupakan perkumpulan Pondok Pesantren Pondok Pesantren untuk menyambung silturahmi ASWAJA. Sedang fungsinya antara lain untuk memberikan dukungan menghadapi segala tantangan yang dihadapi ASWAJA. (id/ad)

Read more »

Ribuan Anggota Perguruan Pencak Silat 'Menggeruduk' Pengadilan Negeri

Tulungagung, Pantau - Rabu 19/02/14 dengan suasana yang sangat menenggangkan,ribuan anggota pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggeruduk Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung terkait kasus pengerusakan 13 rumah dan 1 unit mobil di Dusun Genengan Desa Bandung Kecamatan Bandung, yang sebelumnya masa terebut sudah datang pada sidang pertama kemarin 5/2/14, namun sampai saat ini sidang yang terkait belum mendapatkan putusan dari hakim karena terdapat kendala mundurnya saksi, suasana semakin memanas karena sidang kali ini anggotanya lebih banyak dari sidang pertama kemarin, sempat juga membuat macet jalan raya di sekitar Pengadilan Negeri (PN).
AKBP Whisnu Hermawan Februanto Kapolres Tulungagung yang terjun langsung ke lokasi menyatakan, “Dari Polres menerjunkan sekitar 160 personil, terdiri atas 130 anggota berseragam dengan senjata lengkap dan 30 personil berpakaian preman, tugas kami menjaga agar sidang berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Jangan sampai massa membikin kisruh di suasana sidang apalagi membawa lari tahanan,” katanya.
Mengingat para saksi yang mengundurkan diri pada sidang pembahasan kemarin, pengadilan memutuskan untuk menunda sidang yang seharusnya dilaksanakan kemarin Rabu 19/2/14 dan akan melanjutkan sidang pada besuk Selasa 4/3/14 dengan agenda membacakan sidang putusan kepada terdakwa. (dir)

Read more »

Siswa Terjaring Razia Satpol PP

Tulungagung, Pantau - Kenakalan remaja dan siswa mulai dari dulu sampai saat ini memang sulit di tanggulangi. Berbagai banyak faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja,  salah satunya lingkungan dan pergaulan.
Senin 17/02/2014 ada yang berbeda di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, disana banyak siswa berkumpul. Saat dikonfirmasi Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Tulungagung, Bambang Triono menjelaskan bahwa siswa – siswa ini terkena razia Satpol PP saat berada di warung kopi  pada jam sekolah. Bambang menambahkan selama ini Dinas Pendidikan dan Satpol PP beserta Kepolisian bekerjasama untuk terus mengadakan razia seperti ini.

Siswa yang terjaring razia

Sementara itu siswa yang terkena razia adalah siswa dari SMPN 1 Ngantru sebanyak 6 siswa, SMPN 2 Ngantru 1 siswa, SMK Sore sebanyak 5 siswa, SMK Siang sebanyak 5 siswa dan 3 orang siswa dari luar Tulungagung yaitu SMKN 1 Kras Kabupaten Kediri. Semua siswa tersebut terjaring razia di warung kopi timur Samsat lama Kabupaten Tulungagung.
Dalam penangan ini Dinas Pendidikan memanggil seluruh Guru dari masing – masing sekolah untuk menjemput anak didiknya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, selain itu dinas berharap kepada sekolah – sekolah yang anak didiknya terkena razia memberikan pembinaan.
Bambang berharap dari pihak – pihak yang bersangkutan atau berwenang bisa memberikan wawasan kepada pemilik warung kopi dengan  tujuan supaya bisa mengurangi siswa – siswa yang membolos di warung – warung kopi,  “karena pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah, orang tua dan masyarakat”, tegas Bambang. ( idjo )

Read more »

22 Petugas Kantor PBB Baru Semua Memiliki SK PTT Bupati

Tulungagung, Pantau - Kantor baru yang merupakan naungan dari kantor PBB kini sudah berdiri dan memiliki beberapa karyawan yang bertugas membantu terlaksananya kelancaran PBB yang semuanya memiliki SK PTT dari Bupati, berdasarkan UU 28 th 2009 yang pelaksanaannya ditetapkan perda no 16 th 2010, ini merupakan urusan baru untuk Dinas Pendapatan. Dengan PPHTB yang berlaku sejak 1 januari 2011 dan PBB dari perda no16 dilakukan perubahan perda no 12 th 2012 bahwa PBB menjadi pajak daerah mulai 1 januari 2014.

Kantor PBB P-2 Dan BPHTB Tulungagung

Menurut Sugiono selaku Kabid Pendataan untuk tenaga bantu ada 22 orang yang diambil dari beberapa pasar dan dua orang dari KPP Pratama. Sedangkan keterkaitan dengan perekrutan tenaga baru PBB, Sugiono tidak berani menjawab karena ini bukan kewenangannya dan menganggap ini kewenangan langsung dari sekretariatan Dinas Pendapatan. Menurutnya sesuai dengan peraturan yang bersama semua itu harus dengan SK Bupati, dan hak para petugas tersebut setara dengan PTT atau honorer pertanggal 1 november 2013 kemarin. Menurutnya mengapa semua petugas PBB diambilkan dari Dinas Pendapatan, itu dikarenakan Dinas Pendapatan memiliki Warisan di tahun kemarin yang harus diselesaikan yaitu dengan adanya kasus yang pernah muncul tentang tenaga lepas. Dan masalah perekrutan bukan kewenangan Giono tetapi kewenangan Sekretaris.

Sugiono Kabid Pendataan

Sedangkan sesuai keterangan dari Imroatul selaku sekretaris Dinas Pendapatan menyampaikan bahwa dalam pendirian kantor PBB baru tidak ada perekrutan sesuai UU 2008-2009 tentang pajak daerah yaitu dengan mengoptimalkan tenaga haria lepas yang ada dilapangan Dinas Pendapatan dengan honor yang diberikan tiga bulan sekali. Menurut imroatul bulan oktober kemarin ada audit dari menteri keuangan untuk kantor baru PBB mengenai kesiapan dan juga diadakan Bimtek secara diam-diam untuk petugas baru di daerah Tulungagung. Para petugas yang membantu jalannya PBB memiliki setatus PTT SK Bupati yang berlaku selama 1tahun dilihat dari cara kinerja mereka. Petugas juga di ambilkan dari KPP Pratama dan itu sesuai SK Bupati no 188.45/801/013/2013, pengadaan penambahan ini tidak di informasikan karena itu hak dari Bupati, ”imbuhnya. Pemberian SK PTT itu menurutnya sesuai dengan UU Kepegawaian pasal 02, UU 43 tahun th 1999 yang menyatakan bisa mengangkat PTT atas dasar kebutuhan SKPD. Dan juga tidak semua kewenangan bupati harus disosialisasikan, seperti dengan berdirinya kantor PBB sekalian PTT yang ada di dalamnya semua kewenangan Bupati. (id/ad)

Imro’atul Sekdin Pendapatan

Read more »