 |
| Ketua DPC Ormas LAKI (BAmbang Wilogo) - Kepala Dispenda Tulungagung (Eko Sugiono) |
Tulungagung - Berdasarkan pemberitaan edisi kemarin yang dinyatakan oleh Bambang Wilaga selaku Ketua DPC Ormas LAKI “Laskar Anti Korupsi Indonesia” bahwa perekrutan Petugas 22 petugas PBB Dispenda dinilai melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.
Dan dalam Surat Edaran ( SE ) tersebut ditegaskan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
"Penerimaan ini melanggar hukum dan secara aturan tidak sah. Jadi tenaga honorer yang diangkat itu menjadi tenaga kerja tidak sah. Mendagri harus membatalkan ini. BKN harus mengusut pelanggaran yang terjadi," tegas Bambang.
Selain itu menurut dia, penambahan tenaga sejenis honorer di Pemkab Tulungagung juga akan menambah beban APBD. Penerimaan honorer yang tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran akan menimbulkan konflik, seperti keterlambatan membayar insentif honorer.
Dari situ Eko Sugiono selaku Kepala Dispenda Tulungagung saat ditemui di ruangannya memberikan statement bahwa di dalam perekrutan 22 petugas PBB Dinas Pendapatan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan atau mempublikasikan kepada masyarakat luas atau masyarakat Tulungagung, SK PTT tersebut di buat karena program tersebut mendesak dan karena BKD Kabupaten Tulungagung tidak bisa mencukupinya” imbuhnya.
Padahal sudah di jelaskan pada edisi sebelumnya bahwa menurut Imroatul selaku Sekretaris DISPENDA dalam persoalan ini tidak ada perekrutan sesuai UU 2008-2009 tentang pajak daerah yaitu dengan mengoptimalkan tenaga harian lepas yang ada dilapangan Dinas Pendapatan dengan honor yang diberikan tiga bulan sekali. Menurut imroatul bulan oktober kemarin ada audit dari menteri keuangan untuk kantor baru PBB mengenai kesiapan dan juga diadakan Bimtek secara diam-diam untuk petugas baru di daerah Tulungagung. Para petugas yang membantu jalannya PBB memiliki status PTT SK Bupati yang berlaku selama 1tahun dilihat dari kinerja mereka. Petugas juga di ambilkan dari KPP Pratama dan itu sesuai SK Bupati no 188.45/801/013/2013, pengadaan penambahan ini tidak di informasikan karena itu hak dari Bupati. Pemberian SK PTT itu menurutnya sesuai dengan UU Kepegawaian pasal 02, UU 43 tahun th 1999 yang menyatakan bisa mengangkat PTT atas dasar kebutuhan SKPD. Dan juga tidak semua kewenangan bupati harus disosialisasikan, seperti dengan berdirinya kantor PBB sekalian PTT yang ada di dalamnya semua kewenangan Bupati.
Tetapi menurut Eko itu merupakan SK Perekrutan karena adanya penekanan dari Menteri Keuangan untuk segera menerima tugas pendayaan PBB dengan menyiapkan SDM dan peralatannya, dari pada tidak bisa melaksanakan tugas PBB dan kehilangan PAD 23 miliyar” tutur’nya.
Eko juga berani menegaskan jika dalam perekrutan tersebut ada salah satu staf’nya yang menerima uang walaupun hanya seratus rupiah, dia siap di PECAT. (tim/red)
Dan dalam Surat Edaran ( SE ) tersebut ditegaskan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
"Penerimaan ini melanggar hukum dan secara aturan tidak sah. Jadi tenaga honorer yang diangkat itu menjadi tenaga kerja tidak sah. Mendagri harus membatalkan ini. BKN harus mengusut pelanggaran yang terjadi," tegas Bambang.
Selain itu menurut dia, penambahan tenaga sejenis honorer di Pemkab Tulungagung juga akan menambah beban APBD. Penerimaan honorer yang tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran akan menimbulkan konflik, seperti keterlambatan membayar insentif honorer.
Dari situ Eko Sugiono selaku Kepala Dispenda Tulungagung saat ditemui di ruangannya memberikan statement bahwa di dalam perekrutan 22 petugas PBB Dinas Pendapatan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan atau mempublikasikan kepada masyarakat luas atau masyarakat Tulungagung, SK PTT tersebut di buat karena program tersebut mendesak dan karena BKD Kabupaten Tulungagung tidak bisa mencukupinya” imbuhnya.
Padahal sudah di jelaskan pada edisi sebelumnya bahwa menurut Imroatul selaku Sekretaris DISPENDA dalam persoalan ini tidak ada perekrutan sesuai UU 2008-2009 tentang pajak daerah yaitu dengan mengoptimalkan tenaga harian lepas yang ada dilapangan Dinas Pendapatan dengan honor yang diberikan tiga bulan sekali. Menurut imroatul bulan oktober kemarin ada audit dari menteri keuangan untuk kantor baru PBB mengenai kesiapan dan juga diadakan Bimtek secara diam-diam untuk petugas baru di daerah Tulungagung. Para petugas yang membantu jalannya PBB memiliki status PTT SK Bupati yang berlaku selama 1tahun dilihat dari kinerja mereka. Petugas juga di ambilkan dari KPP Pratama dan itu sesuai SK Bupati no 188.45/801/013/2013, pengadaan penambahan ini tidak di informasikan karena itu hak dari Bupati. Pemberian SK PTT itu menurutnya sesuai dengan UU Kepegawaian pasal 02, UU 43 tahun th 1999 yang menyatakan bisa mengangkat PTT atas dasar kebutuhan SKPD. Dan juga tidak semua kewenangan bupati harus disosialisasikan, seperti dengan berdirinya kantor PBB sekalian PTT yang ada di dalamnya semua kewenangan Bupati.
Tetapi menurut Eko itu merupakan SK Perekrutan karena adanya penekanan dari Menteri Keuangan untuk segera menerima tugas pendayaan PBB dengan menyiapkan SDM dan peralatannya, dari pada tidak bisa melaksanakan tugas PBB dan kehilangan PAD 23 miliyar” tutur’nya.
Eko juga berani menegaskan jika dalam perekrutan tersebut ada salah satu staf’nya yang menerima uang walaupun hanya seratus rupiah, dia siap di PECAT. (tim/red)
0 komentar:
Posting Komentar