Kediri, Pantau - Dampak Erupsi Gunung Kelud tampaknya sangat “menguras” tenaga maupun anggaran di beberapa Pemerintah Daerah Khususnya Kota Kediri.Dari dana bencana yang dicadangkan senilai Rp.500 juta ternyata tidak mencukupi untuk memperbaiki infrastruktur seperti Kantor-Kantor Pemerintahan,Kantor Pendidikan sarana prasarana sosial serta umum maupun operasional kegiatan “pembersihan” Abu VUlkanik yang di “muntahkan” Gunung Kelud di Desa Sugihwaras,Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Kamis (13/2/14)malam.Guna memenuhi dan menambah dana tanggap bencana yang Rp.500 Juta,Pemerintah Kota Kediri mengusulkan Ke Provinsi Jawatimur kurang lebih Rp.10,5 Milliar ditambah lagi alokasi Dana Bansos di APBD senilai Rp.3 Milliar.
Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi mengatakan,sejauh ini Pemerintah Kota telah memberitahukan pengajuan untuk besarannya ke kalangan legislatif atau DPRD Kota Kediri,karena anggaran bencana ini diajukan ke Provinsi dan pengalokasiannya untuk pembangunan sarana prasarana fisik seperti bangunan perkantoran yang rusak,bangunan pendidikan,fasilitas umum dan lain sebagainya
“Sifatnya kami memberitahukan kekalangan DPRD bukan meminta persetujuan.Dana senilai itu selain untuk membenahi sarana fisik juga sebagai operasional selama penanganan dampak erupsi Gunung Kelud,”ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Kediri
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon mengatakan,meski eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri tidak memerlukan persetujuan Dewan dalam pengaggarannya namun sebagai lembaga pemngawasan DPRD meminta dana sebesar itu nantinya tepat sasaran.
“meskipun penganggarannya tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD dan sifatnya hanya pemebritahuan,namun Pemerintah Kota Kediri harus memiliki secara detail atas penggunaan anggaran itu,transparanlah terpenting sesuai dengan fakta detailnya yang perlu mendapatkan dana itu,”tegasnya.(kik/wan)
0 komentar:
Posting Komentar