Program Swakelola Pembangunan SMAn 1 Tulungagung Diduga Sarat Dengan KKn (Jilid II)

Tulungagung, Pantau - Pada edisi sebelumnya Koran Pantau telah mengulas dugaan adanya KKN dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Tulungagung yang pembangunannya menggunakan sistem swakelola. Terkait dengan pelaksanaan pembangunannya yang diduga melibatkan Bupati Family beserta orang-orang dekatnya.
Guna mendapatkan jawaban atas permainan ini, wartawan Koran Pantau menemui kepala sekolah SMAN 1 Boyolangu Drs. H. Gatot Umanhadi M.Pd yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Saat dikonfirmasi diruangannya, Gatot mengatakan kalau dia hanya bertanggung jawab untuk melaporkan proses penyelesaian bangunan USB SMAN 1 Tulungagung ke Dirjen, semua tim teknis dari Dinas Pendidikan.

pembangunan sman 1 tulungagung mencapai 80%

Pelaporan itu sendiri menurut Gatot melalui 4 tahapan, tahap pertama pembanguan dari 25%, tahap kedua pembangunan 50%, tahap ketiga 75%, sampai 100% tahap keempat. “Hingga saat ini pengerjaan pembangunan proyek swakelola USB SMAN 1 Tulungagung sudah mencapai 80%”, imbuh Gatot. Disinggung tentang keberadaan Darmono yang juga sebagai saudara Bupati dalam proyek tersebut Gatot tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang namanya Darmono, Tupoksi  Darmono dalam proyek tersebut sebagai apa Gatot juga mengatakan tidak tahu. Padahal menurut keterangan kontraktor bernama Gandi yang juga terlibat dalam proyek ini, bahwa pembangunan swakelola ini adalah job dari Darmono yang tidak lain adalah saudara Bupati Syahri Mulyo.  Dari hasil penelusuran dan menurut keterangan dari beberapa narasumber Gandi adalah Kakak Ipar dari Konsultan bernama Kanti yang juga disinyalir adalah sahabat dekat Istri Bupati.
Sementara itu, saat dikonfirmasi masalah anggaran yang sudah terserap dalam pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung Gatot mengaku tidak tahu menahu, “ Yang mengurusi keuangan adalah Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Lina selaku bendahara panitia pembangunan ”, jelas Gatot. Lebih lanjut Gatot mengatakan, “Yang bisa mengambil dan mencairkan ya Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Panitia, karena uang masuk ke rekening Dinas Pendidikan.” Sedangkan Lina sendiri adalah pegawai yang bekerja di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Gatot juga menjelaskan bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) penggunaan anggaran pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung yang mengerjakan juga dari Dinas Pendidikan. Dalam statement yang dimuat di edisi sebelumnya Mardjaji pada waktu masih menjabat menjadi Kabid Dikmen mengatakan kalau semua dari Dirjen langsung ke Panitia, Dinas Pendidikan disini hanya mendampingi jalannya pembangunan. Padahal jelas dari keterangan Gatot, bahwa Kepala Dinas Pendidikan disini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) sedangkan pada saat ditanya siapa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Gatot menjawab “Insya Alloh masih Pak Mardjaji mas, karena belum ada SK pergantian dari Bupati.” Sedangkan saat diminta untuk menunjukkan soft drawing Gatot tidak berani dengan alasan tidak semua orang bisa melihat soft drawing tersebut dan  dia mengarahkan untuk minta ke Konsultan Perencana yang bernama Edy. Sejak awal penelusuran semua orang yang terlibat didalam proyek ini tidak ada yang berani menunjukkan soft drawing pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung. Lalu apakah yang membuat mereka takut menunjukkan soft drawing tersebut???
Di akhir konfirmasi Gatot sambil  tersenyum mengatakan “Minta keterangan Pak Heri saja mas supaya lebih jelas.” Dan ketika ditanyakan apa Tupoksi Heri, pria berkumis yang akrab dipanggil Gus Gatot ini menjawab bahwa  itu semua yang mengetahui adalah Dikmen, tanpa menyebut nama orang yang dimaksud. Sementara saat wartawan Koran Pantau hendak menemui  Heri yang kata Gatot juga menjadi staf di Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung guna mendapat keterangan, yang bersangkutan  ternyata tidak ada di tempat.
Dari sini sudah terlihat jelas bahwa semua saling menutupi dan kurang adanya transparansi serta masing masing terkesan adanya rasa takut salah dalam memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai proses pembangunan USB SMAN 1 Tulungagung, mulai dari Dinas Pendidikan sampai orang-orang yang terlibat pengerjaan proyek swakelola tersebut semua terkesan saling melempar tanggung jawab. Apakah itu semua adalah instruksi dari orang yang paling berkuasa di Tulungagung???  ( id/ad )

Read more »

Bupati Keluarkan SK PTT 22 Petugas PBB Dispenda - Apakah Tidak Bertentangan Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ???

Tulungagung, Pantau - Dari pemberitaan edisi kemarin yang berjudul “22 Petugas Kantor PBB Baru Semua Memiliki SK PTT dari Bupati” sampai sekarang Koran ini belum mendapatkan informasi dan statement yang lengkap dari Pejabat yang terkait, bahkan juga belum mendapatkan komentar dari Bupati  terkait dengan pemberian SK PTT tersebut.
Sementara yang didapat hanya statement dari Imroatul selaku Sekretaris Dinas Pendapatan yang dimuat pada edisi kemarin, statement tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang proses pengangkatan/perekrutan petugas PBB Dispenda dengan SK PTT Bupati serta tidak adanya upaya publikasi sebelumnya.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 
merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 
kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.
Terkait SK PTT 22 Petugas baru kantor PBB Dispenda oleh Bupati 
ternyata Kabupaten Tulungagung belum mempunyai aturan pelaksanaannya

Isi dari Surat Edaran MENDAGRI Nomor 814.1/169/SJ TENTANG LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER bahwa di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia  dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan    yang berbunyi : “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Kantor Dispenda Kabupaten Tulungagung

Saat Koran ini menemui Puji Astuti selaku Kabag Hukum untuk mendapatkan keterangan tentang aturan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberian SK Honorer, PTT dan sejenisnya,  rupanya Puji Astuti belum paham dengan pertanyaan yang diajukan. Sehingga Puji Astuti mengarahkan ke Rumah Sakit Dr. Iskak untuk mendapatkan penjelasan tentang pengangkatan pegawai non PNS dan tentang relawan (Dokter dan Perawat) bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. “Semua peraturannya sudah tersedia disana”, imbuhnya.
Dari jawaban diatas ternyata Puji Astuti memang belum mengetahui tentang adanya SK Bupati untuk Petugas Baru Kantor PBB yang berada dalam naungan Dinas Pendapatan, sebab Puji Astuti menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Tulungagung masih baru. Akan tetapi Puji menjelaskan untuk sementara sesuai aturan yang ada tidak diperbolehkan mengangkat atau memberi SK PTT/ Honorer, hanya saja sesuai UU Aparatur Sipil Negara yang baru saja diundangkan ada kesempatan daerah untuk mengangkat Pegawai baru diluar non PNS, tetapi saat ini Kabupaten Tulungagung belum mempunyai aturan pelaksanaannya.
Dikarenakan Kabag Hukum masih baru maka untuk lebih jelasnya mengenai aturan-aturan perekrutan 22 Petugas PBB Dispenda yang sudah mendapatkan SK PTT dari Bupati, Kabag Hukum akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
Saat Koran ini menemui Bambang Wilaga selaku Ketua DPC Ormas LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) mengomentari adanya SK PTT petugas PBB DISPENDA Tulungagung yang dikeluarkan oleh Bupati  Bahwa Penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung  dinilai melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.
Menurut Bambang, ”Dalam Surat Edaran (SE) tersebut ditegaskan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan  pemerintah,” tuturnya.
“Penerimaan ini melanggar hukum dan secara aturan tidak sah. Jadi tenaga honorer yang diangkat itu menjadi tenaga kerja tidak sah. Mendagri harus membatalkan ini. BKN harus mengusut pelanggaran yang terjadi,” tegas Bambang.
Selain itu menurut dia, penambahan tenaga sejenis honorer di Pemkab Tulungagung juga akan menambah beban APBD. Penerimaan honorer yang tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran akan menimbulkan konflik, seperti keterlambatan membayar insentif honorer.
Penerimaan honorer tanpa publikasi juga bisa menjadi peluang kecurangan karena yang diangkat sebagai honorer kemungkinan kerabat dekat pejabat. “Ini hanya akal-akalan satuan kerja. PNS saja banyak yang tidak ada kerjaan. Apalagi disinyalir honorer adalah keluarga pejabat, kemudian harus mengeluarkan dana agar bisa diterima. Ini semakin merusak image pemerintah,” kata pria berkacamata ini. 
Saat ditanya apakah ini adalah salah satu proyek Bupati, Bambang menjawab bahwa dia belum menemukan hal-hal yang menjurus ke sana, dia hanya berasumsi bahwa itu semua hanya akal-akalan saja, karena semua petugas baru yang sudah dipekerjakan di Kantor PBB Dispenda waktu diadakan tes tanpa dipublikasikan terlebih dahulu. (id/ad)

Read more »

Bupati Beserta Semua Unsur Di Tulungagung Mendukung Penuh Sukses Pemilu 2014

Tulungagung, Pantau - Kapolres Tulungagung AKBP Whisnu Hermawan Februanto, meluncurkan program tiga pilar dalam pengamanan wilayah. Tiga pilar itu adalah Bhabinkamtibmas, Babinsa dan kelurahan/Kepala Desa. Tiga pilar itu juga menjadi program atensi Polda Jatim dalam rangka bersama-sama cipta kondisi wilayah. Acara ini, di Gelar di Pendopo kongas arum kusumaning bangsa, Kamis (20/02/2014).
Optimalisasi Sinergitas Tiga Pilar, dihadiri KPUD, Paswaslu, Luruh/Kades Se-Kabupaten Tulungagung,  Bhabinkamtibmas, Babinsa dan undangan lainya. Dengan menggandeng 3 pilar tersebut, wilayah Tulungagung nantinya bakal semakin kondusif. Hal ini disebabkan karena ketiganya saling bahu-membahu, kerjasama menjaga Kamtibmas, di wilayah masing-masing
Bupati Tulungagung dalam sambutannya mengatakan, Optimalisasi Sinergitas Tiga Pilar Di Desa (Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Kelurahan) Dalam rangka Mensukseskan Pengamanan Pemilu Tahun 2014. Bupati mengharapkan Kepada Camat agar melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara sinergis dengan Danramil, Kapolsek dan instansi terkait untuk menjaga kondusifitas kententraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayah. Begitu juga Kepada seluruh Kepala Desa, Agar tetap menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, partai politik maupun menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye. Melaksaknakan koordinasi dan komunikasi intensif dan sinergis dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk terwujudnya kondusifitas ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diDesa/Kelurahan. Selanjutnya Syahri Mulyo, meiminta kepada penyelenggara pemilihan KPU, PPK, PPS, KPPS agar melaksanakan tugas secara cermat, teliti, hati-hati dan procedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga netralitas. Sedangkan kepada Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu lapangan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai pengawas pemilu untuk mengawasi dan mewujudkan Pemilu 2014 menjadi Pemilihan Umum yang berintegritas. (jok/can)

Read more »

Ketua Tim Penggerak PKK Tinjau UKK Siswa SMKN 2 Boyolangu

Tulungagung, Pantau - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny  Wiwik Syahri Mulyo yang didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Maryoto Birowo Bersama Pengerus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung meninjau kegiatan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) tahun 2014 Siswa SMKN 2 Boyolangu Tulungagung. Kamis 20 Februari 2014 di SMKN 2 Boyolangu.

Ketua Tim PKK saat mengunjungi SMKn 2 Boyolangu

Dalam kunjungan ini Ketua Tim Penggerak PKK PKK bersama Tim melihat secara lebih dekat berbagai ujian yang dilaksanakan oleh para siswa SMK 2 Boyolangu mulai dari tata Boga, tata Busana Hingga tata rias rambut hingga kecantikan.
Menurut Kepala SMKN 2 Boyolangu Dra. Agustina, M.Pd. di dalam pemaparanya dihadapan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Bersama Rombongan diantaranya mengatakan bahwa pada dasarnya UKK ini harus di ikuti oleh seluruh siswa kelas XII di SMKN 2 Boyolangu  hal ini karena merupakan suatu persyaratan didalam memenuhi kelulusan nanti.
Dalam kunjungan ini Ketua Tim Penggerak PKK Bersama Rombongan disuguhi berbagai kreatifitas siswa tata busana berupa hasilo karya mereka yang dipamerkan melalui  fashion Show (jok/can)

Read more »

Ketua Tim Penggerak PKK Gelar Kunker Ke Desa Betak

Tulungagung, Pantau - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo Selasa, 18 Februari 2014 melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Betak Kecamatan Kalidawir.
Dalam kunjungannya yang didampingi seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten ini  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung juga memberikan bantuan kepada dua orang penderita Kanker dan  satu orang penderita TB Paru yang berada di Desa Betak Kecamatan Kalidawir.
Dalam laporanya ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalidawir diantaranya melaporkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung bahwa dalam menjalankan tugasnya Tim Penggerak PKK Kecamatan telah melakukan pembinaan rutin kepada seluruh Kelompok Kerja di desa-desa yang ada di Kecamatan Kalidawir.
Lebih lanjut Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan menjelaskan bahwa dengan adanya pembinaan yang telah dilakukan tersebut akhirnya hingga saat ini 10 program pokok  PKK yang dijalankan berjalan dengan baik di seluruh Desa Desa yang ada di Kecamatan Kalidawir.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung di acara kunjungannya dalam sambutanya diantaranya mengatakan bahwa tujuan dirinya bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ini adalah ingin melihat dari dekat bagaimana kegiatan kader-kader kami yang ada didesa/kelurakan, yang telah rela mengabdikan diri sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan PKK di lapangan
Selanjutnya ketua tim penggerak PKK Kabupaten berharap khususnya kepada kader PKK yang hadir pada kesempatan ini, untuk mengikuti materi sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya diharapkan diteruskan di desanya  masing-masing
“Perlu kami informasikan pula bahwa dalam kunjungan kerja, kami bekerjasama dengan YKI, PPTI, KKKS dalam rangka pendampingan penderita Kanker, TBC-Paru dan Gizi Buruk.” , Tegas Ny Wiwik Dihadapan Kader PKK yang hadir.
 Acara ini diisi dengan sosialisasi BPJS Kesehatan  kepada seluruh kader PKK yang hadir di acara tersebut. (jok/can)

Read more »

Wabup Maryoto Birowo Membuka Sosialisasi ADD

Tulungagung, Pantau - Sosialisasi   alokasi dana  Desa (ADD) Tahun 2014 dilaksanakan hari senin (24/02/2014), bertempat di Barata Tulungagung. Kegiatan ini di hadiri Wakil Bupati Maryoto Birowo.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Ir. Justi Taufik, MM melaporkan, sosialisasi kali ini, diikuti oleh seluruh Kades dan 2 orang perangkat desa, para camat dan udangan lain. Dana ADD dimaksudkan untuk membiyayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM dalam sambutannya mengatakan, sejalan dengan era otonomi daerah, Alokasi Dana Daerah merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa. Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai 10%nya untuk desa.
Melalui program ADD, Wabub mengharapkan ada perubahan yang signifikan di desa. Mengingat dana ADD ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai tugas-tugas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dapat mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif. Disisi lain, ADD juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, melalui pengembangan sektor-sektor produktif bagi kepentingan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desa. (id/ad)

Read more »

Sosialisasi UU RI No 11 Th. 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Disbud Parpora

Tulungagung, Pantau - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung senin 24 Februari menggelar Sosialisasi Undang Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Crown Victoria Hotel Tulungagung.
 Acara sosialisasi yang diikuti 80 orang yang terdiri dari Muspika, Dinas SKPD terkait, serta Para Kepala Desa yang ada benda Cagar Budayanya ini selain membahas Undang Undang RI No 11 tahun 2010 juga membahas dua  materi lain yaitu tugas Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya, serta Perlindungan , Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya.
 Menurut ketua Panitia pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah , Musium dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur Dra. Endang Prasanti, MM,  kegiatan yang berjalan satu hari ini bertujuan supaya para peserta mengetahui dan melaksanakan Undang – Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai peraturan yang baru, memahami tugas dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya, menjadikan dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya seiring perkembangan pembangunan, serta terjalinya kesinergitasan kerja antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelestarian Cagar Budaya .
Dalam laporanya Endang juga menjelaskan bahwa nara sumber sosialisasi ada tiga yaitu Prof. Dr. Dra. Endang S, SH, M. Hum, Prof. Dr. Haryono, MPd., serta Drs. Aris S,SH, MM . (id/ad)

Read more »

Bupati Membuka Dauroh Ahli Sunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Internasional

Tulungagung, Pantau - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE membuka Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasioanal di aula PC NU Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Selasa, 18 Februari 2014.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Habib Aun bin Mu’in al-Husaini dari Yordania, Syekh Abd. Qodir al-Bayani dari Yaman, Habib Ubaidillah bin Idrus al-Halasyi dan para Kyai dalam acara Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasioanal.
Selain itu mengharapkan kepada panitia agar kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan kepada peserta agar mengikuti pembinaan ASWAJA Internasional sampai akhir kegiatan. Karena dengan adanya pembinaan ASWAJA merupakan bukti konkrit dan apresiasi yang sifatnya positip maka kepada para peserta setelah mengikuti pembinaan hendaknya dapat mengamalkannya.
Panitia  Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasional, KH. Bagus Ahmadi menjelaskan  Dauroh Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Internasional kerjasama dengan ASWAJA NU Center PCNU Tulungagung dan Majelis Muwasholah Baina  Ulama-iI Muslimin, bersama Habib Aun bin Mu’in al-Husaini dari Yordania. Sedangkan kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu Selasa, 18 Pebruari sampai dengan Rabu 19 Pebruari 2014.
Imam Mawardi selaku Majelis Muwasholah Baina  Ulama-iI Muslimin mengatakan majelis ini merupakan perkumpulan Pondok Pesantren Pondok Pesantren untuk menyambung silturahmi ASWAJA. Sedang fungsinya antara lain untuk memberikan dukungan menghadapi segala tantangan yang dihadapi ASWAJA. (id/ad)

Read more »

Ribuan Anggota Perguruan Pencak Silat 'Menggeruduk' Pengadilan Negeri

Tulungagung, Pantau - Rabu 19/02/14 dengan suasana yang sangat menenggangkan,ribuan anggota pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggeruduk Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung terkait kasus pengerusakan 13 rumah dan 1 unit mobil di Dusun Genengan Desa Bandung Kecamatan Bandung, yang sebelumnya masa terebut sudah datang pada sidang pertama kemarin 5/2/14, namun sampai saat ini sidang yang terkait belum mendapatkan putusan dari hakim karena terdapat kendala mundurnya saksi, suasana semakin memanas karena sidang kali ini anggotanya lebih banyak dari sidang pertama kemarin, sempat juga membuat macet jalan raya di sekitar Pengadilan Negeri (PN).
AKBP Whisnu Hermawan Februanto Kapolres Tulungagung yang terjun langsung ke lokasi menyatakan, “Dari Polres menerjunkan sekitar 160 personil, terdiri atas 130 anggota berseragam dengan senjata lengkap dan 30 personil berpakaian preman, tugas kami menjaga agar sidang berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Jangan sampai massa membikin kisruh di suasana sidang apalagi membawa lari tahanan,” katanya.
Mengingat para saksi yang mengundurkan diri pada sidang pembahasan kemarin, pengadilan memutuskan untuk menunda sidang yang seharusnya dilaksanakan kemarin Rabu 19/2/14 dan akan melanjutkan sidang pada besuk Selasa 4/3/14 dengan agenda membacakan sidang putusan kepada terdakwa. (dir)

Read more »

Deklarasi Kesepakatan Damai Parpol Serta Sosialisasi Budaya Politik dan Demokrasi

Trenggalek, Pantau - Rabu, 19 Pebruari 2014 bertempat di Pendopo  Manggala Praja Nugraha telah diselenggarakan acara Sosialisasi Pemantapan Aparatur dan Masyarakat Terhadap Budaya Politik dan Demokrasi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Trenggalek mendatang, agar dapat dilaksanakan secara efektif efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dapat berjalan lancar, aman dan kondusif, maka diperlukan persamaan persepsi serta sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan pemilu dalam upaya pencapaian pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Dan telah dihadiri oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR.MMT, Dandim 0806 Trenggalek, Kapolres Trenggalek, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Para Kepala SKPD terkait pensuksesan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Trenggalek, Muspika serta Ketua PPK dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Trenggalek.

Bupati Trenggalek beserta para wakil dari parpol

Pada kesempatan tersebut, Sigid Agus Hari Basoeki, SH M.Si Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam laporannya menyampaikan  maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendidikan politik bagi pelaku, penyelenggara pemilihan umum serta masyarakat sehingga dapat mewujudkan parameter keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Trenggalek dan dapat berjalan lancar dengan aman, tertib berdasarkan asas Luber dan Jurdil serta berpedoman utama pada budaya dan etika politik masyarakat Kabupaten Trenggalek.
Sementara itu, Bupati Trenggalek sekaligus membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam melaksanakan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Pemerintah Daerah agar memberikan bantuan dan fasilitasi penyelengaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Trenggalek telah saya bentuk Tim Fasilitasi Penyelengaraaan Pemilu Legislatif dan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pemilu legislatif sampai di tingkat desa dan kelurahan. Tim tersebut saya tugaskan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat, provinsi, maupun daerah dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diakhir sambutannya Bupati berharap tingkatkan sinergisitas tugas, dari penyelengaraan Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu yang kuat dan berkesinambungan, agar Pemilu Legislatif di Kabupaten Trenggalek dapat berhasil secara kuantitas, yaitu terwujudnya tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Pada tanggal 9 April 2014 nanti masyarakat hadir berduyun-duyun penuh antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jaga netralitas PNS, TNI dan Polri dengan tidak memihak maupun memberikan dukungan kepada salah satu kontestan peserta pemilu legislatif tahun 2014.
Selesai sosialisasi dilanjutkan Deklarasi Kesepakatan Damai dari 15 peserta Partai Politik Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek dengan bersepakat masing-masing Partai Politik siap melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 secara jujur, adil, santun dan bermartabat serta bersama polisi dan aparat TNI siap untuk menjaga situasi Kamtibnas yang kondusif, aman, damai dan dapat mengendalikan massa pendukungnya masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. (idjo)

Read more »

Puskesmas Munjungan Mendapat BAntuan Mobil Ambulance

Trenggalek, Pantau -  Bertempat di halaman Puskesmas Munjungan, pada Hari Jumat 21/02/2014 Penyerahan Mobil Ambulance dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek langsung diberikan kepada Puskesmas Munjungan. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Anggota DPRD Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Muspika, Kepala Puskesmas Munjungan,  seluruh Kepala Desa Kecamatan Munjungan, Tokoh Masyarakat dan seluruh Kader Kesehatan Kecamatan Munjungan.
Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Trenggalek Drs. Ali Mustofa M.Si mengatakan, “Guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek diperlukan dukungan peningkatan peralatan medis dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut  di atas, maka pemberi pelayanan kesehatan terutama di tingkat dasar (Puskesmas beserta jaringannya) dituntut untuk terus berbenah guna meningkatkan kualitas pelayanannya ”.
Sekda Kabupaten Trenggalek menambahkan bahwa dalam rangka menyongsong program tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek senantiasa merperhatikan peningkatan sarana prasarana seperti diantaranya  pada tahun 2013 kemarin Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan perbaikan sarana prasarana pendukung di wilayah Kecamatan Munjungan seperti perbaikan rumah dinas paramedis, aula dinas kesehatan, pembangunan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Ngadipuro di Desa Craken Kecamatan Munjungan. Sedangkan untuk tahun 2014 ini telah direncanakan untuk membangun Ponkesdes di Desa Masaran Kecamatan Munjungan dan meningkatkan Polindes Bendoroto menjadi Ponkesdes. “Dengan bertambahnya sarana dan prasarana berupa mobil ambulance ini diharapkan nantinya Puskesmas Munjungan akan  semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan rujukan ke pelayanan lebih lanjut seperti Rumah Sakit Kabupaten maupun Propinsi,” kata Ali mengakhiri sambutannnya. (idjo)

Read more »

Paguyuban Menak Sopal Meriahkan HUT Balikpapan

Trenggalek, Pantau - Paguyupan Menak Sopal Trenggalek Balikpapan meriahkan pawai Hut Kota Balikpapan ke 117, Minggu (23/2).
Paguyupan yang di Ketuai Bapak Joko Sontoso asal Bulu Agung Trenggalek ini, menampilkan Kesenian Jaranan Turonggo Yakso, tradisi Larung Sembonyo dan juga hasil petani warga Trenggalek yang ada di Balikpapan.
“Pawai HUT Balikpapan dimulai dari lapangan Merdeka lewat gunung sari rapak dan berakhir di lapangan Persiba. Tahun ini paguyupan menampilkan tradisi Larung Sembonyo dan kesenian jaranan Turonggo Yakso,” kata Joko Sontoso.
Joko Santoso menjelas, setiap ulang tahun Balikpapan, paguyupan Menak Sopal Trenggalek Balikpapan selalu ikut berpartisipasi. “Tahun kemarin teman-teman paguyupan membuat Patung Menak Sopal, sedangkan untuk jaranan selalu ditampilkan setiap HUT Balikpapan,” jelasnya.
Joko Santoso menambahkan, paguyupan sengaja mengikuti pawai ini, untuk mempromosikan Kesenian dan Tradisi asli Trenggalek. “Alhamdulillah acara hari ini sukses, terima kasih kepada teman-teman paguyupan yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini,” tambahnya.
Untuk diketahui, Paguyupan Menak Sopal Trenggalek Balikpapan ada 12 rayon yang tersebar di seluruh Balikpapan. Sekitar 400 warga Trenggalek bergabung di paguyupan ini. Untuk menjaga kekompakan paguyupan ini, setiap bulan diadakan arisan.
Seketariat Paguyupan Menak Sopal Trenggalek Balikpapan berada Jalan PJHI RT 17 Batakan. “Bagi dulur Trenggalek yang tersesat (butuh bantuan) saat di Balikpapan atau yang ingin ikut kumpul bareng dulur Trenggalek bisa langsung datang ke Seketariat atau menghubungi saya dinomer 081253714248,” katanya.(jok/id)

Read more »

Puluhan Honorer Trenggalek Luruk DPRD

Trenggalek, Pantau - Sebanyak 23 tenaga honorer kategori satu atau K-1 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Senin (24/2), mendatangi kantor DPRD setempat, mempertanyakan kejelasan status serta nasib mereka.
Hal itu meraka lakukan karena jawaban yang diterima dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek tidak cukup memuaskan para honorer tersebut. Pada saat itu, juru bicara dari perwakilan tenaga honorer yang tidak lolos CPNS ini bersuara dengan nada keras dan membandingkan nasib mereka dengan rekan sejawatnya yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
“Kami mempertanyakan kenapa tidak lolos dan bagaimana kelanjutan ke depannya. Secara administratif persyaratan kami sudah memenuhi. Kami mengabdi sejak 2005, tapi kenapa mereka lolos kami tidak?” kata Suparno (41) kepada perwakilan Komisi I DPRD Trenggalek,
Suparno mengklaim, pihaknya tidak hanya kali ini saja minta kejelasan atas nasibnya sebagai tenaga honorer, baik kepada dewan maupun BKD sebagai satuan kerja yang membidangi urusan kepegawaian. “Kami harus bagaimana lagi. Nama sudah masuk database sejak 2005 tapi tidak juga ada kepastian kapan diangkat,” timpal yang lain.
Sementara, Kepala BKD Trenggalek, Pariyo berkilah bahwa pihaknya hanya meneruskan proses penjaringan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Artinya, dalam proses seleksi CPNS melalui jalur honorer K-2 badan kepegawaian daerah tidak memiliki kewenangan memutuskan ataupun menolak berkas serta syarat yang dimasukkan tenaga honorer. “Sepenuhnya itu BKN yang menentukan. BKD hanya bertugas melakukan pemberkasan, tidak lebih dari itu,” jelas Pariyo.
Disampaikan, beberapa waktu sebelumnya Pemkab Trenggalek sudah mengirimkan surat resmi kepada BKN agar sedianya 23 honorer tersebut diangkat sebagai CPNS. Namun hingga saat ini hasilnya nihil dan tidak ada penjelasan resmi terkait hal tersebut. “Hasilnya nihil. Sampai saat ini tidak ada kepastian seperti apa tindaklanjuti,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Ahmad Djauzi Turseno berjanji pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BKD untuk mengetahui duduk persoalan, kenapa 23 tenaga honorer tersebut hingga saat ini belum bisa diangkat sebagai CPNS. “Komisi I akan melakukan berbagai upaya agar 23 honorer yang sampai saat ini belum diangkat sebagai CPNS segera ditindaklanjuti agar secepatnya diangkat,” ujar Jauzi.(id)

Read more »

Lomba Pasar PRopinsi, Pasar Tasikmadu Masuk 10 Besar

Trenggalek, Pantau - Prestasi membanggakan, kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kali ini giliran Pasar Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo masuk 10 besar dalam lomba Pasar Desa tingkat Provinsi bersaing dengan 10 Kabupaten lainnya untuk memperebutkan posisi 4 besar. Setelah lolos proses administrasi, maka Selasa, 25 februari 2014  tim juri tingkat Provinsi yang diketuai oleh M. Yasin dari Bapemas tingkat Provinsi melakukan uji lapangan di 10 Kabupaten tersebut termasuk Kabupaten Trenggalek.
Rombongan juri disambut secara resmi oleh Kepala Bapemas, Muspika Kecamatan Watulimo serta seluruh Aparat Desa Tasikmadu di Balai Desa Tasikmadu. Kepala Bapemas Sugeng Widodo, SH. Dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa penilaian lomba Pasar Desa Tasikmadu merupakan program yang sang-
at strategis untuk merangsang berkembangnya Pasar Desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Disampaikan juga bahwa pemilihan pasar Tasikmadu sebagai peserta lomba mewakili Kabupaten Trenggalek ini tentunya didasarkan pada berbagai macam pertimbangan, salah satu diantaranya Pasar Desa ini memiliki berbagai macam keunggulan yaitu tempat masyarakat melakukan jual beli hasil tangkapan laut juga hasil bumi. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak termasuk para Aparat Desa dan warga.
Sementara itu Ketua tim juri, M. Yasin mengatakan bahwa penilaian lapangan ini merupakan tindak lanjut untuk menguji
ulang profil Pasar Desa Tasikmadu yang telah dikirimkan ke Bapemas Provinsi beberapa waktu lalu. Proses uji lapangan ini bertujuan untuk menguji kelayakan Pasar Desa Tasikmadu dari beberapa aspek. Penilaian lapangan ini untuk memilih 4 nominasi terbesar lomba Pasar Desa tingkat Provinsi Jawa Timur ungkapnya Aspek yang digunakan untuk menentukan pemenang terdiri dari 7 aspek, yaitu aspek tanah, aspek kebijakan Desa, aspek organisasi, aspek pengelolaan keuangan, aspek infrastruktur, aspek komoditas dan aspek peran Pemerintah serta aspek aspirasi masyarakat. Program Lomba Pasar tingkat Provinsi yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa mengembangkan potensi di Desa sehingga mening-
katkan Anggaran  Pendapatan Belanja Desa. (idjo)

Read more »

Trenggalek Terima Deviden 3,2 M dari Bank Jatim

Trenggalek - Trenggalek, Jawa Timur, menerima deviden penyertaan modal di Bank Jatim sebesar Rp3,2 miliar atau 23 persen dari total dana yang disimpan sebesar Rp16 miliar selama kurun 2013.
“Setahu saya hanya 23 persen, bukan 47 persen seperti komitmen awal Bank Jatim,” kata Hartoko, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Trenggalek, seperti dikutip dari antarajatim.com.
Menyusutnya persentase dividen tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak, khususnya dari kalangan DPRD. Karena berdasar komitmen awal Bank Jatim bersedia memberikan bagi hasil keuntungan dari dana penyertaan modal itu sebesar 47 persen atau sekitar Rp7 miliar.
Hartoko mengaku tidak tahu persis pertimbangan pemberian dividen sebesar 23 persen tersebut. Kebijakan itu menjadi otoritas Bank Jatim. “Persisnya bagaimana saya tidak tahu,” kilahnya.
Penyertaan modal yang bersumber dari dana kas daerah sebesar Rp16 miliar pada tahun anggaran 2013 itu sendiri akhirnya “bermasalah”, menyusul penyelidilkan yang dilakukan kejaksaan negeri setempat.
Selain kebijakan penyertaan modal itu dinilai melanggar hukum karena dilakukan pemerintah daerah sebelum payung hukum dibuat, dana yang tersimpan di Bank Jatim tersebut juga tidak tercantum dalam APBD induk 2014. Dan juga penyertaan modal dilakukan saat kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek dalam kondisi defisit, sehingga sesuai aturan tidak diperbolehkan ada penyertaan modal untuk BUMD.(jok)

Read more »

Aktivitas Warga Mulai Normal Pasca Lahar Hujan

Kediri, Pantau - Menurunnya debit lahar hujan Kelud yang melintas di Sungai Dam Mangli, Puncu, Kediri membuat aktivitas warga desa lancar. Para warga tetap nekat melintas meski lahar dingin sewaktu waktu masih mengancam.
Sekitar pukul 15.00 WIB, lahar hujan di Sungai Dam Mangli terpantau masih terus mengalir namun debitnya sangat kecil dan tidak sederas Selasa sore. Dengan menggunakan sepeda motor warga melintasi sungai dam.
Tak hanya warga, mobil bantuan truk maupun pikap yang akan memberikan bantuan ke Desa Puncu dan Desa Laharpang melintasi aliran lahar hujan di sungai yang mempunyai lebar sekitar 10 meter.
Selain itu, para relawan bencana maupun para donatur menyempatkan foto di atas jembatan sungai dam Mangli. “Buat kenang-kenangan mas meski agak grogi,” ujar Burhan warga Madiun yang usai memberikan bantuan.

Sisa-sisa Kedahsyatan Lahar Hujan

Sedangkan warga desa sekitar hanya melihat dari atas jembatan sungai dam. Menurut Wagirun (60) warga Desa Puncu, aliran lahar hujan Gunung Kelud yang turun sejak Selasa sore (18/2) tidak terlalu besar dibandingkan 3 letusan pada tahun 1951, 1966 dan 1990.
“Nek sak niki lahar'e alit. Sing parah justru udan watune bledosan sing sak niki. Nek lahar'e agengan sing tahun 1990 (Kalau sekarang laharnya sedikit. Yang parah justru hujan batunya. Kalau laharnya, masih lebih besar tahun 1990) ,” katanya (dir)

Read more »

Pemkot Kediri Alkasikan Dana Miliaran Demi Dampak Erupsi G. Kelud

Kediri, Pantau - Dampak Erupsi Gunung Kelud tampaknya sangat “menguras” tenaga maupun anggaran di beberapa Pemerintah Daerah Khususnya Kota Kediri.Dari dana bencana yang dicadangkan senilai Rp.500 juta ternyata tidak mencukupi untuk memperbaiki infrastruktur seperti Kantor-Kantor Pemerintahan,Kantor Pendidikan sarana prasarana sosial serta umum maupun operasional kegiatan “pembersihan” Abu VUlkanik yang di “muntahkan” Gunung Kelud di Desa Sugihwaras,Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Kamis (13/2/14)malam.
Guna memenuhi dan menambah dana tanggap bencana yang Rp.500 Juta,Pemerintah Kota Kediri mengusulkan Ke Provinsi Jawatimur kurang lebih Rp.10,5 Milliar ditambah lagi alokasi Dana Bansos di APBD senilai Rp.3 Milliar.
Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi mengatakan,sejauh ini Pemerintah Kota telah memberitahukan pengajuan untuk besarannya ke kalangan legislatif atau DPRD Kota Kediri,karena anggaran bencana ini diajukan ke Provinsi dan pengalokasiannya untuk pembangunan sarana prasarana fisik seperti bangunan perkantoran yang rusak,bangunan pendidikan,fasilitas umum dan lain sebagainya
“Sifatnya kami memberitahukan kekalangan DPRD bukan meminta persetujuan.Dana senilai itu selain untuk membenahi sarana fisik juga sebagai operasional selama penanganan dampak erupsi Gunung Kelud,”ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Kediri
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon mengatakan,meski eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri tidak memerlukan persetujuan Dewan dalam pengaggarannya namun sebagai lembaga pemngawasan DPRD meminta dana sebesar itu nantinya tepat sasaran.
“meskipun penganggarannya tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD dan sifatnya hanya pemebritahuan,namun Pemerintah Kota Kediri harus memiliki secara detail atas penggunaan anggaran itu,transparanlah terpenting sesuai dengan fakta detailnya yang perlu mendapatkan dana itu,”tegasnya.(kik/wan)

Read more »

Rp. 80 M Ditolak Gubernur, 3 Mega Proyek Kota Kediri Dipastikan Kandas

Kediri, Pantau - Akhirnya Gubernur Jawatimur Soekarwo “menolak” pengangaran dana senilai Rp. 80 M untuk kelanjutan 3 mega proyek multi years untuk pembangunan Poltek Kediri, RSUD Gambiran dan Jembatan Brawijaya.
Dana Untuk 3 Megaproyek Gagal Disertakan di APBD 2014 menyusul belum adanya audit dari lembaga keuangan (BPKP), karena proyek yang didanai APBD dengan sistem jamak dimassa Kepemimpinan Walikota saat ini kesemuanya menjadi persoalan di ranah hukum.
Dari Kondisi itu, 3 mega proyek raksasa di Kota Kediri dipastikan akan mangkrak untuk 1 tahun kedepan. Sebelumnya sebagian besar kalangan DPRD Kota Kediri sebelumnya dalam rapat paripurna penyertaan dana 80 milliar untuk tiga megaproyek disetujui di APBD 2014 awal, Namun saat diajukan persetujuan ke Gubernur Jatim oleh Gubernur diintruksikan agar dana itu dipending dahulu ditahun 2014 sembari menunggu audit dari badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan Provinsi Jawatimur.
“Penolakan itu dilakukan gubernur karena tidak ingin terjerat permasalahan hukum dkemudian harinya karena sejauh ini tiga mega proyek itu sudah bermasalah,”ungkap Kholifi Yunon Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Kediri Agus Wahyudi mengakui adanya penolakkan anggaran itu untuk dialokasikan ke APBD 2014 awal,namun pihaknya akan mengupayakan saat perubahan anggaran keuangan atau APBD II untuk dianggarkan kembali dan akan dibahas karena sudah ada di KUAPPS dan KUPA.
Perlu diketahui dari ketiga Mega Proyek “Raksasa” di Kota Kediri seperti Jembatan Brawijaya sejauh ini masih dalam penyidikan Polda Jawatimur atas dugaan korupsinya, RSUD Gambiran II oleh Kejaksaan Negeri Kediri dengan Poltek Kediri.(kik/wan)

Read more »

Harapan 246 Tenaga Honorer K2 Kandas

Kediri, Pantau - Harapan 246 tenaga honorer K2 di Kota Kediri untuk menjadi PNS akhirnya kandas. Penantian bertahun-tahun harus  pupus setelah pengumuman hasil tes CPNS jalur khusus K2 hanya meloloskan 96 dari 342 tenaga honorer K2. Tahun berikutnya jika ingin menjadi CPNS mereka harus melalui tes dari jalur umum. Itu pun jika ada formasi.
Sesuai data yang disampaikan Sekertaris Daerah Kota Kediri Agus Wahyudi SH , jumlah honorer K2 yang diterima menjadi CPNS sebanyak 96 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang honorer.
“Sesuai ketentuan, 30 persen yang berhak mengisi kuota di Kota Kediri, sedangkan hasil ini merupakan hasil yang baik karena diketahui sebanyak ini yang lulus,” katanya.
Selain itu Agus Wahyudi kemudian juga menunjukkan data print out dari Kemenpan. Jumlah K2 yang dinyatakan lulus sebanyak 96 orang. Sementara jumlah K2 yang ada di Kota Kediri sebanyak 342. Artinya ada 246 honorer K2 di kota ini yang gagal menjadi CPNS.
“Sekali lagi, kami belum bisa memajang data yang lulus ini sebelum ada pemberitahuan resmi dari Kemenpan ke BKD. Tapi setidaknya data lulus CPNS itu adalah acuan utama,” kata agus lagi.
Menurutnya, daftar seluruh tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus sebagai CPNS akan segera diberikan daftar resminya kepada seluruh Honorer.Sementara itu, pihak Pemkot Kediri menjelaskan bahwa hasil rekrutmen CPNS dari jalur K2 sudah bisa dilihat melalui website.
“Website Menpan itu sudah resmi. Ini sudah bisa dijadikan dasar. Sedangkan listing print outnya nanti diberi resmi dari Provinsi,sedangkan nantinya hasil yang resmi akan disebarkan lewat media massa serta ditempelkan di beberapa lokasi antara lain kantor – kantor SKPD Kota Kediri,” imbuh Agus kepada Memo.(wan/kik)

Read more »

Sekolah Belum Bisa Ditempati, Anak Korban Kelud Pilih Joget Oplosan

Kediri, Pantau - Meski sekolah sudah masuk, namun murid SDN Satak 2 Kecamatan, Kabupaten Kediri belum melakukan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Mereka memilih berjoget bersama-sama di halaman sekolah. Salah satu yang menjadi favorit dalam acara tersebut adalah joget oplosan.
Acara berjoget dan bernyanyi itu sengaja dilakukan guna membangkitkan kembali semangat murid SDN Satak 2 setelah terkenak dampak bencana erupsi Gunung Kelud. Praktis, acara bertempat di halaman sekolah itu penuh gelak tawa dan suka cita. Joget bersama itu semakin klop dengan hadirnya personel Brimob karena mereka juga ikut berdendang.
“Kita memang belum memulai KBM, karena sejumlah ruangan masih berantakan. Atap sekolah masih dalam pembenahan. Selain itu, masih banyak wali murid bersama anaknya yang berada di pengungsian,” kata Kepala SDN Satak 2, Susanto, Selasa (25/2/2014).
Susanto menjelaskan, murid di SDN Satak 2 berjumlah 141 anak. Hanya saja, hingga dua hari masuk sekolah ini yang hadir masih separuhnya. Karena rumah warga masih banyak yang rusak,sehingga mereka masih bertahan di barak pengungsian. Sejak dua hari ini, murid SDN Satak 2 yang masuk sekolah diajak kerja bhakti untuk membersihkan puing-punging bencana.
Khusus hari ini, lanjut Susanto, murid-muridnya diajak bergembira dengan berjoget serta bernyanyi. Untuk itu, sekolah secara khusus mendatangkan musik elektone. “Semoga hal ini bisa menghibur dan membangkitkan semangat anak-anak kami,” urai Susanto usai bernyanyi di hadapan puluhan muridnya.
Desa Satak marupkan perkampungan yang masuk dalam wilayah bahaya primer bencana erupsi Gunung Kelud. Maklum saja, desa tersebut hanya berjaral 10 kilometer dengan puncak gunung setinggi 1732 mdpl (meter di atas permukaan laut) tersebut. Hampir seluruh warga Satak mengungsi saat terjadi erupsi. Itu disebabkan hujan batu dari muntahan Gunung Kelud.
Gunung Kelud yang berdiri di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang  meletus pada Kamis (13/2/2014) malam. Gunung yang kental dengan legenda kisah cinta Lembu Suro dan Dewi Kilisuci tersebut  memuntahkan sekitar 105 juta meter kubik material vulkanik. Puluhan ribu orang mengungsi akibat letusan dahsyat itu. (wan)

Read more »

Pasukan K9 Diturunkan Atasi Pengunjuk Rasa

Kediri, Pantau - Anjing “K9” diturunkan oleh polisi mengantisipasi kerusuhan pengunjuk rasa yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab merasa tidak puas dengan hasil pemilu.
Dalam aksi tersebut, massa nekat hendak menerobos kantor KPU Kota Kediri yang ada di Jalan Jaksa Agung. Sempat ada dialog, tapi tidak ada titik temu, dalam simulasi pengamanan pemilu, Kamis.
Massa yang merasa tidak puas terlibat kerusuhan, sehingga situasi tidak kondusif. Aparat juga tidak bisa mengatasi, sehingga menurunkan tim K9.
Massa sempat kalang kabut, tapi akhirnya tetap bertahan, dan situasi tambah kacau. Petugas menurunkan tim tambahan dan mobil “water canon”. Massa tetap tidak peduli, dan suasana tambah panas.

Pasukan K9

Petugas meminta, agar massa meninggalkan lokasi, tapi karena menolak akhirnya petugas tegas, sehingga massa sempat mundur, setelah petugas menyemprotkan air dari water canon.
Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto mengatakan, kegiatan itu merupakan simulasi mengantisipasi kerusuhan yang dimungkinkan terjadi saat pemilu.
Ia mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk melatih kesiapsiagaan serta penanangan kerusuhan. Pemilu berlangsung sebentar lagi, 9 April 2014, serta untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Pihaknya menurunkan sekitar 700 anggota baik anggota Polri, TNI, serta tim dari K9.
“Kegiatan ini untuk melatih kesiapsigaan anggota, agar aman, tertib, dan kondusif” katanya. (dir)

Read more »

Pemkab Blitar Akan Pasang Papan Peringatan Larangan Menambang di Aliran Lahar Kelud

Blitar, Pantau - Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar meminta warga tetap mewaspadai adanya lahar hujan pasca terjadi-nya erupsi Gunung Kelud,  Kamis, 13 Pebruari 2014 lalu. Warga di minta menjauh dari aliran kali lahar yang berhulu di Gunung Kelud. Namun berdasarkan pantauan Kasatpol PP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri,  masih banyak warga yang hingga kini masih melakukan penambangan di sepanjang kali lahar. Bahkan pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan penertiban. Namun setelah ditertibkan, para penambang tersebut nekad kembali lagi untuk melakukan penambangan.

Toha Mashuri

Lebih jauh Toha Mashuri mengungkapkan, sampai saat ini sepanjang kali lahar berpotensi adanya lahar hujan. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan papan peringatan yang berisi larangan menambang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, menyusul sampai saat ini status Kelud masih siaga atau level III.
Papan larangan tersebut akan dipasang di Kali Badak di Kecamatan Ponggok dan Nglegok, Kali Termas Lama di Kecamatan Wonodadi dan Udanawu, Kali Termas Baru di Kecamatan Udanawu, Kali Putih di Kecamatan Garum dan Gandusari, Kali Lekso di Kecamatan Gandusari, Wlingi, dan Selopuro, serta Kali Semut di Kecamatan Wlingi dan Gandusari.(wan/dir)

Read more »

Disporbudpar Pastikan Situs Bersejarah Tidak Terdampak Erupsi Kelud

Blitar, Pantau - Meski Erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada Kamis, 13 Februari 2014 malam mencapai ketinggian letusan sekitar 17 kilometer, dengan jumlah material yang dimuntahkan sekitar 100 juta hingga 120 juta meter kubik, tidak sampai mengakibatkan kerusakan situs-situs bersejarah di Kabupaten Blitar. Keterangan ini diungkapkan Kabid Kebudayaan Disporbudpar Kabupaten Blitar, Ahmad Irvan Santoso.
Menurut Irvan, eruspi Gunung Kelud tidak berdampak serius terhadap situs-situs bersejarah. Hanya ada beberapa bagian situs yang terkena krikil maupun abu, terutama yang ada di Blitar utara.  Untuk pembersihan material tersebut, Disporbudpar menurunkan sekitar 200 personil. Mulai dari juru kunci situs, paguyuban Gus Jeng, forum pemuda, petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) serta seluruh karyawan Disporbdupar. Pembersihan dilakukan agar wisatawan nyaman saat mengunjungi obyek wisata situs bersejarah.
Berdasarkan data di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, saat ini terdapat 32 situs bersejarah. Beberapa situs bersejarah yang dibersihkan dari material hasil erupsi Gunung Kelud meliputi Candi Penataran, Arca Bladak, maupun Arca Warak serta beberapa situs lainnya.(wan/dir)

Read more »

Hingga Kini Banyak PNS Yang Belum Mempunyai Akte Kelahiran

Blitar, Pantau - Menurut keterangan Kabid Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Edy Purwoko, di Jawa Timur setidaknya terdapat 64% PNS yang belum memiliki akte kelahiran. Untuk Kabupaten Blitar, Dispendukcapil mendorong PNS yang belum memiliki akte kelahiran segera melakukan pengurusan. Karena satu diantara syarat untuk pensiun menggunakan akte kelahiran. Lebih jauh Edi Purwoko mengatakan, Dispendukcapil siap untuk membantu PNS melakukan pengurusan sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan jika secara kolektif ada yang menginginkan mendapatkan sosialisasi soal kepengurusan akte kelahiran pihaknya siap untuk memfasilitasi.

Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan kewenangan pengadilan negeri mengadili permohonan akta kelahiran yang telah lewat 1 tahun, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran MA No. 1/2013. dimana sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kelahiran. Keputusan itu berimplikasi terhadap membanjirnya perm

ohonan akta kelahiran di Dispendukcapil Kabupaten Blitar. (dir)

Read more »

Pemkab Blitar Anggarkan Sembako Bagi Pengungsi Kelud

Blitar, Pantau - Tidak hanya memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat terkena hujan material muntahan Gunung Kelud, Pemkab. Blitar juga berencana memberikan bantuan sembako untuk pengungsi. Sekretaris Daerah Kab. Blitar Palal Ali Santoso mengatakan, bantuan sembako tersebut diberikan khusus untuk warga yang mengungsi di posko pengungsian selama status Kelud masih ditetapkan Awas.
Pemkab. Blitar mengestimasikan jumlahnya mencapai sekitar 11 ribu jiwa. Bantuan sembako diberikan karena pasca terjadinya erupsi Kelud dan warga kembali ke rumah masing-masing, warga belum dapat bekerja seperti biasa. Bantuan sembako akan diberikan untuk kebutuhan selama 1 minggu.
Mengenai jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemkab. Blitar termasuk nilai bantuan sembako, belum dapat dipastikan. Sebab Pemkab. masih akan menghitung anggaran sesuai kemampuan APBD. Warga penerima akan didata kembali sesuai by name, by address di masing-masing rumah tangga.
Pemberian bantuan ini terlebih dahulu harus melalui mekanisme pengajuan melalui RT. Ini untuk menghindari agar bantuan tidak salah sasaran. Di sisi lain berdasarkan data Pemkab. Blitar, selain 11 ribu warga pengungsi, tercatat 53 ribu warga yang terdampak letusan Gunung Kelud. Jumlah tersebut meningkat dari perkiraan sebelumnya yang hanya 32 ribu jiwa. Ribuan warga terdampak Kelud itupun baru mereka yang tinggal di Kec. Ponggok, belum termasuk warga di 7 desa di Kec. Gandusari. (dir/wan)

Read more »

Pemkab Blitar Belum Pastikan Bantuan Lahan Pertanian Akibat Erupsi G. Kelud

Blitar, Pantau – Abu Vulkanik Erupsi Gunung Kelud beberap waktu lalu tidak hanya berakibat pada rumah maupun jalan warga. Namun sejumlah tanaman yang ada di lahan pertanian terkena imbasnya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo. Menurut Eko, meskipun lahan pertanain di 4 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Kelud seperti Kecamatan Nglegok, Garum, Ponggok, dan Gandusari, namun kerusakannya tidak signifikan.

kadis pertanian eko priyo utomo

Dari hasil pantaun yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, ada sekitar 5 ha yang terkena dampak erupsi Kelud, meskipun kondisinya tidak terlalu parah. Sementara soal ada tidaknya bantuan untuk lahan pertanian yang rusak akibat erupsi Kelud, Dinas Pertanian belum dapat memastikan. Karena masih akan mengajukan data kerusakan lahan pertanian ke SKPD terkait. Saat ini Dinas Pertanian masih melakukan pendataan untuk memetakan berapa jumlah total kerusakan lahan pertanian milik warga. (dir/wan)

Read more »

Berseragam Sekolah, Dua Pelajar SMA Curi Motor

Blitar, Pantau - Meski usianya baru belasan tahun, namun keberaniannya berbuat jahat tak boleh dipandang sebelah mata. Hasil penyidikan petugas, ternyata dua pelaku yang masih berstatus pelajar sebuah SMK swasta di Kota Blitar itu sudah berulangkali mencuri.Untuk helm, mereka sudah mencuri lima kali, sedang sepeda motor baru sekali dan tertangkap selang beberapa jam dari aksinya. Mereka adalah Dk (15), warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan Fr (15), warga Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kab Blitar. Mereka adalah satu kelas, yakni sama-sama kelas 1. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing, Rabu (26/2/2014) malam pukul 21.00 WIB atau selang beberapa jam sehabis mencuri sepeda motor Yamaha Mio nopol AG 4751 SY. Itu tak lain milik Galih Raharjo (32), warga Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kab Blitar. Sepeda motor itu dicuri saat diparkir di Jl Legundi, ketika ditinggal korban melihat simulasi pengamanan pemilu yang digelar petugas Polres Blitar Kota di lapangan Sananwetan tersebut, Rabu (26/2/2014) siang pukul 14.00 WIB.
“Saat menonton simulasi itu kunci sepeda motornya hilang sehingga korban memanggil tukang kunci. Namun, ketika balik bersama tukang kunci, sepeda motornya sudah tak ada,” kata AKP Slamet Riyadi SH, Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, Kamis (27/2/2014).Menurut Slamet, saat ditangkap malam itu, Dk sedang mempreteli sepeda motor curian itu. Rencananya, itu akan dijual secara pretelan. Hasil penyidikan petugas, menurut Slamet, sebelumnya mereka telah mencuri helm sebanyak lima kali. Di antaranya, pada dua minggu lalu, mereka mencuri helm merek KYT yang ditaruh di atas sepeda motor, yang diparkir di depan apotik Jl Lawu, Kota Blitar. “Dalam aksinya mereka selalu berdua. Sebelumnya, juga telah mencuri helm di Jl dr Soetomo, di Jl Borobudur, di lapangan Sananwetan saat ada pertandingan sepak bola, di depan RSUD Mardi Waluyo,” ungkapnya.Terungkapnya kasus ini karena ada warga yang mengenali ciri-ciri pelakunya. Di antaranya, mereka memakai seragam sekolah. Memang kebanyakan aksinya selama ini dilakukan sehabis jam pulang sekolah. Modusnya, mereka berpura-pura menunggu temannya di tepi jalan sambil mencari mangsa. Begitu mendapatkan helm, mereka minta dijemput temannya yang membawa sepeda motor.

Salah satu pelajar yang tertangkap mencuri motor

Kepada petugas, mereka mengaku kali ini berani mencuri sepeda motor karena menemukan kunci sepeda motor terjatuh. Setelah dicobakan ke beberapa sepeda motor yang ada di TKP, ternyata kunci itu milik sepeda motor korban. Setelah ditunggu sampai penonton habis dan sepeda motor itu tetap berada di TKP, mereka mengembatnya. Padahal saat itu korban lagi bingung mencari tukang kunci. Begitu korban datang bersama tukang kunci, sepeda motornya sudah raib. (dir)

Read more »

Jalan Klemuk Dibeton, Anggaran 1,7 Miliar

Malang, Pantau - Akibat kerap rusak kendati juga sudah sering diperbaiki, fisik jalan alternatif Bukit Klemuk- Songgoriti, tahun ini bakal diperbaiki total. Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu, merencanakan mengganti aspal dengan beton jalan. Itu karena, kontur tanah di sepanjang jalan 1 Km dan lebar 6 meter itu, selalu  bergerak.

Jalan Klemuk Yang Rusak

Iwan Sufrianto, Kabid Bina Marga dari Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu menegaskan, program tersebut bakal dilaksanakan tahun ini, “ Kami sering mendapat keluhan bahwa Jalan Klemuk sering rusak parah, karena memang kontur tanahnya selalu bergerak, sehingga kami akan melakukan betonisasi jalan tersebut. Bila perbaikannya menggunakan aspal terus-terusan, tetap saja rusak karena lahan jalan bukan tanah padas,” jelasnya.

Rencananya, seluruh jalan mulai dari Jalan Songgoriti sampai persimpangan Desa Pandesari Kecamatan Pujon, bakal dibeton total. “ Pola ini meniru jalan tol, bawahnya lapisan beton cor namun atasnya tetap menggunakan aspal seperti jalan umumnya,” urai Iwan. 

Namun demikian, untuk memulai perbaikan tersebut, pihaknya masih harus melakukan survey yang meliputi penyeleksian aspal jalan. Jika kondisinya masih baik, maka akan langsung ditindih cor. Sebaliknya bila ada fisik jalan ada yang rusak berat, maka aspalnya dikelupas dulu baru dilakukan betonisasi.” Untuk proyek Jalan Klemuk, kami sudah menyiapkan anggaran Rp1,7 miliar,” pungkasnya.

Jalan Klemuk, tahun lalu  juga diperbaiki sebagai jalan alternatif bila ada longsor di Jalan Payung yang merupakan akses utama Batu-Kediri-Jombang. Menurut warga sekitar, jalan terabasan itu memang sering dilewati truk sehingga fisik jalan cepat rusak. Selain itu jika hujan datang, air langsung menutup jalan bukan mengalir lewat selokan. Kondisi inilah yang juga mempercepat hancurnya aspal jalan.(dir/wan)

Read more »

Petani Batu Demo Kebijakan Impor Buah

Malang, Pantau - Sedikitnya 70 petani apel dari Kota Batu, Pasuruan dan Malang melakukan demo di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat, Senin (24/2) kemarin. Demo tersebut sebagai aksi protes kebijakan Kementerian karena membuka kran impor buah hortikultura antara 600-700 ribu ton tahun ini.
Dari impr tersebut, khusus buah apel yang diimpor sekitar 200 ribu ton. Hal itu dinilai sangat merugikan petani lokal karena harga apel lokal tidak bisa naik sehingga harga jual tidak mampu mengangkat produksi petani-petani apel.
Aksi unjuk rasa dilakukan dengan sangat unik. Mereka membawa sekitar dua ton apel dari Batu dan sekitarnya ke Jakarta. Di Jakarta, buah apel itu dibuang di jalan dan sekitar sekitar lokasi kantor Kementerian. Malahan ada juga apel yang dibuang mengenai polisi, penjaga demo.
“Kami kecewa dengan kebijakan Menteri yang membuka kran impor buah apel dan hortikultura lain cukup besar. Kran impor itu akan merugikan petani seperti kami,” ungkap H Yulianto, petani apel asal Kota Batu yang ikut demo di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, ada empat orang perwakilan Kota Batu yang ikut aksi unjuk rasa di Jakarta itu. Mereka juga melakukan aksi seperti pocong dan tidur di atas buah apel yang sudah dibuang ke jalan atau sekitar kantor kementerian.
Aksi itu sebagai simbol bawah petani apel akan mati di atas produksi buah yang menumpuk. Mereka akan mati karena produksi melimpah dan tidak akan mampu terjual banyak dan harga yang sangat rendah.
Menurutnya, petani apel cukup menjual buah dengan harga kisaran Rp 4 ribu per kilogram jika buah impor cukup banyak. Mereka akan merugi karena ongkos produksi pertanian apel bisa mencapai Rp 7 ribu per kilogram untuk tidak merugi.
“Kami meminta impor hortikulura sekitar 200 ribu ton seperti tahun lalu. Kalau impor sekian, khusus apel sebanyak 65 ribu ton sehingga apel lokal masih mendapatkan tempat pada konsumen lokal,” tegas pria berdomisili di Bumiaji Kota Batu ini.
Petani apel Kota Batu datang ke Jakarta setelah bergabung dengan Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN). Aksi demo yang unik tersebut sangat mengundang perhatian dari warga ibukota hingga aparat keamanan yang menjaganya. (dir)

Read more »

RW-RW di Sukun Penuh Semangat

Malang, Pantau - Tiga RW di Kelurahan Sukun peserta Lomba Kampung Bersinar, masing-masing RW 04, 05 dan RW 08, penuh semangat mengikuti Lomba Kampung Bersinar yang digelar Pemkot Malang.  Bahkan ketiga RW ini terus mengalami peningkatan di penilaian tahap kedua yang digelar hari Senin (24/2) kemarin.
Seperti di RW 08. Diakui tim juri kelompok II yang dipimpin Dharsono SA, wilayah ini banyak mengalami peningkatan. Diantaranya tanaman toga sudah ada di setiap RT. Padahal, jumlah RT di RW 08 ini mencapai 17 RT. “Toganya juga sudah bagus. Namun tanaman toga ini tidak hanya menanam saja tetapi juga tahu manfaatnya,” kata Dharsono.
Begitupula Bank Sam-
pah Malang (BSM), juga sudah banyak. BSM tidak hanya di tingkat RW namun hingga tingkat RT. “Alhamdulillah dari 17 RT, sepuluh RT sudah ikut BSM. Jumlahnya sudah cukup banyak,” kata Dharsono.Adapun tempat sampahnya sudah ada dua jenis, yakni tempat sampah basah dan tempat sampah kering.  Jumlah komposternya pun juga sudah lebih dari sepuluh.
Sementara itu di RW 05 kondisi penghijauhannya juga sudah lumayan bagus. Terbaik penghijauan ada di Jalan Gemak. Wilayah ini sangat rindang karena tanaman kerasnya serta tanaman hias yang cukup padat. Wilayah ini bisa dijadikan contoh di tempat-tempat lainnya.
Biopori juga sudah ada di beberapa tempat. Diharapkan, keberadaan biopori ini bisa merata di setiap RT. Semangat warga RW 05 juga cukup bagus. Dipimpin oleh Wakil Ketua RW Ahmad Dardiri, tim juri keliling seluruh wilayah RW 05.
Sementara itu di RW 04, semangat warganya ju-
ga cukup bagus. Hal ini terlihat banyak perkembangan di wilayah ini, terutama penghijauannya. Di beberapa gang, warga sudah menanam tanaman sayur-sayuran maupun ta-
naman hias.
Lomba Kampung Bersinar ini dibagi oleh dua tim juri. Tim Pertama yakni Dwi Swandayani (tokoh penggerak lingkungan dari RW 03 Sukun), Ir Joko Triwanto (Universitas Muhammadiyah Malang), Yan Edy Rajab (BSM), Djuwartiningsih (PKK Kota Malang) dan Jon Soeparijono (Malang Post). Sedangkan tim juri II terdiri Dharsono SA (Kader Lingkungan), Prof Tri Poespowati (ITN), Indra Murjiati (BSM), Luthfiyah Nurmala (PKK Kota Malang).(dir)

Read more »

Tawaran Transmigrasi Lokal

Malang, Pantau - Agar warga di desa-desa wilayah Kecamatan Ngantang berdekatan dengan Gunung Kelud tidak jadi langanan letusan gunung berapi itu, Pemkab Malang punya gagasan menarik. Yakni, dengan merelokasi atau transmigrasi lokal ke kecamatan lain di wilayah Kabupaten Malang.

Rumah rusak karena abu gunung kelud

Namun demikian, tawaran tersebut belum secepatnya disampaikan kepada semua warga lantaran kondisi psikologis mereka masih labil paska erupsi Kelud, Kamis pekan lalu itu. “Kami akan lakukan pendekatan kepada mereka (warga korban Kelud) terlebih dahulu, tentang rencana pemerintah untuk merelokasi mereka dan  sejauh mana responnya,” jelas Bupati Malang, Rendra Kresna saat ditemui di Kantor Kecamatan Ngantang, Senin kemarin.
Bila relokasi itu memang disepakti warga, maka Pemkab Malang akan mengangsur untuk pengadaan tanah dengan target dalam setiap tahunnya bisa dianggarkan untuk relokasi  25 Kepala Keluarga (KK).
Cara lain untuk mempercepat pengadaan tanah relokasi itu, menurut Rendra, bisa didukung pula oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) agar setiap tahunnya bisa sampai 50 KK yang pindah.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, ini menyontohkan lahan di daerah Kecamatan Wajak kesuburannya juga tak kalah dengan tanah di wilayah Kecamatan Ngantang. Bila hal itu rutin dilakukan setiap tahun, diyakini dalam 5 tahun sudah tidak ada lagi warga yang masih tinggal di lereng Kelud yang berjarak 5-6 Km dari Ngantang ini.
Pemkab Malang sendiri, telah menghitung ada sekitar 350 KK yang berada di lereng Kelud termasuk dusun-dusun yang dalam erupsi Kelud kali ini paling parah menerima dampaknya. Yakni, Dusun Mbales, Munjung dan Kutut Desa Pandansari, yang notabene lokasinya cukup berjauhan dengan fasilitas umum.
“Kalau tidak relokasi atau pindah, pasti setiap kali Gunung Kelud meletus mereka selalu terkena dampaknya,” tandas Rendra.
Diapun mengutarakan contoh lain, pemukiman di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, juga sangat dekat dengan Gunung Bromo. Karena Bromo kerap kali meletus, maka warga pun bersedia pindah sehingga Sekarang terhindar dari abu vulkanik. Demikian pula dengan Kelud yang Sejas tahun 1000 sudah sering meletus, dan memang dampak paling parah baru terjadi tahun ini ke wilayah Ngantang.
“Menurut kami, bila warga tidak mau dipindah maka sewaktu-waktu Kelud bisa mengancam nyawa mereka. Apalagi warga sudah merasakan bahwa letusan tersebut, menyemburkan material batu, pasir dan abu vulkanik yang jumlahnya juaan kubik. Karena itu, cara terakhir adalah dengan merelokasi pemukiman,” pungkas Ketua DPD P Golear Kabupaten Malang ini.(kik)

Read more »

Dewan Kecewa Pernyataan Lurah Ciptomulyo

Malang, Pantau - Menindaklanjuti polemik pencemaran limbah di kawasan Ciptomulyo, Senin (24/2) kemarin, Komisi A DPRD Kota Malang menggelar hearing dengan pihak-pihak terkait. Salah satu agenda hearing adalah meminta keterangan Lurah Ciptomulyo, Wahyudi Sudiono.
Kabarnya, sang lurah menyangsikan kesungguhan warganya yang belakangan melapor kepada Komisi A maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang. Wahyudi bahkan menganggap sebetulnya masalah ini bukanlah masalah heboh yang perlu digembar-gemborkan.
Menurutnya, upaya perbaikan selalu dilakukan pihak kelurahan maupun pabrik jika ada yang salah dalam pengelolaan limbah. “Dulu, kami fungsikan saluran ini selama setahun juga tidak kenapa-kenapa. Pembuangan limbah lancar. Kalau sekarang kan memang ada pipa yang rusak, tapi segera ditangani,” tuturnya kala itu.
Dia justru khawatir ada oknum-oknum tertentu yang menunggangi masalah ini demi kepentingan pribadi atau golongannya. Sejauh ini, Wahyudi mengaku belum menerima surat keberatan yang ditandatangani bersama oleh warga. “Belum ada surat pengaduan tersebut. Seharusnya untuk legitimasi kan ada persetujuan warga. Saya takut jika masalah ini diangkat kembali sengaja demi kepentingan oknum tertentu,” timpalnya.
Pernyataan Wahyudi itulah yang cukup memekakan telinga Ketua Komisi A, Arief Wahyudi. “Saya sangat menyesalkan statement Lurah Ciptomulyo,yang menyangsik
an keberatan warga atas limbah, baik berupa pencemaran udara dalam hal ini bau yang tidak sedap maupun limbah cair yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya kepada Malang Post.
Politisi PKB itu bahkan berani menjamin tidak ada oknum dalam masalah ini. “Yang ada adalah masyarakat yang merasa keberatan dan melakukan pengaduan secara prosedural.. Kalau ada yang bermain dalam kasus ini, maka akan kami tabrak dan akan dilindas oleh hukum,” tandasnya lugas.
Arief balik menuding ada yang tidak beres dari sikap sang lurah. “Justru saya khawatir apa yang dilakukan Lurah Ciptomulyo kontra produktif dengan apa yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BLH yang saat ini sedang melakukan kajian dan solusi atas masalah itu. Dan dalam kesempatan hearing kedua nanti, saya akan klarifikasi pernyataan lurah kalau ada oknum maupun kepentingan kelompok tertentu dalam masalah ini. Saya minta untuk masalah ini lurah melakukan koordinasi dengan baik dengan atasannya atau dengan pihak BLH sebelum melakukan langkah-langkah lanjutan,” pungkas pria berkumis lebat ini. (kik/der)

Read more »

Hindari Kesalahan, Diberi Pendamping

Malang, Pantau - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang mengimbau pemberkasan K2 dilakukan tepat waktu. Para ho-
norer daerah yang lulus, wajib menyerahkan semua berkas yang disyaratkan. BKD tidak ingin kehilangan honorer daerah yang telah lulus, hanya karena masalah pemberkasan.
Hal itu dijelaskan Kepala BKD Kota Malang Drs. Sugiharto terkait mekanisme pemberkasan. Menurut dia BKD menghindari adanya peserta yang lulus, kemudian gugur karena berkas. Untuk itu, BKD akan memberikan asistensi kepada para peserta untuk menghindari hal itu.

Tes CPNS

“Prinsipnnya semua peserta yang lulus akan kita fasilitasi sampai berkasnya lengkap, jadi BKD akan memberikan asistensi,” tegas Pak Gi sapaan akrabnya.
Kenapa sampai harus diasistensi? Menurut Pak Gi, hal ini untuk mempermudah pengurusan berkas. Kemudian para peserta menjadi lebih cepat dan ringkas ketika datang ke BKD. Jika ada peserta yang gugur gara-gara berkas, maka yang rugi adalah Pemkot Malang.
“Kalau gugur, Pemkot sendiri yang rugi, karena formasinya tidak bisa digantikan dan secara otomatis akan hilang,” imbuhnya.
Artinya, jika ada 10 saja yang gugur, bisa diartikan Pemkot kehilangan 10 tenaga. Maka dari itu, asistensi akan ditekankan pada kelengkapan berkas. Apalagi para honorer daerah yang lulus, punya kesempatan panjang.
“Diajukan pada 3-14 Maret 2014 di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, jadi ada waktu cukup panjang,” ujarnya.
Selain itu BKD juga mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen. Itulah fungsi dari pemberkasan bagi para honorer daerah yang dinyatakan lulus oleh BKN. Meskipun berkas mereka telah masuk ke BKD selama menjadi honorer daerah.
“Tugas kita bersama untuk saling mengawasi, semoga yang lulus merupakan peserta yang terbaik, baik kompetensi maupun kepribadiannya,” harap Pak Gi.
Dia kembali mengingatkan agar honorer mempersiapkan berkas penting. Salah satunya fotokopi keputusan atau bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer. Surat keputusan itu harus ditandatangani pejabat berwenang, paling rendah eselon II.
Kemudian menulis riwayat hidup yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Dan yang tak kalah penting adalah surat bebas narkoba dari pihak terkait. Serta surat kartu kuning sebagai penanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.Tak hanya itu, para honorer juga wajib menyertakan surat tak pernah dihukum. (kik/wan)

Read more »

Polisi Tangkap PEmasok Narkoba Di LP Madiun

Madiun, Pantau - Petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membekuk 24 tersangka kasus narkoba, salah satunya merupakan pemasok barang haram itu ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Madiun. Tersangka pemasok itu bernama Aswan, warga Kemayoran, Surabaya.
“Tersangka Aswan ini juga residivis. Dia pernah ditangkap dalam kasus yang sama, yaitu mengedarkan narkoba,” ujar Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti di Surabaya, Kamis (26/9).
Suparti mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki jaringan Aswan di LP Madiun. Dia menjelaskan, tersangka terkenal licin dalam menjalankan aksinya.
“Dia (tersangka Aswan) pakai sistem ranjau. Kita belum tahu jaringan atau pemasoknya di Lapas Madiun, kita masih melakukan pendalaman,” kata Suparti.
Menurut Suparti, polisi menyita barang bukti sabu seberat 36,4 gram dan uang tunai Rp 500 ribu. Petugas menjerat pelaku dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang Narkoba.
“Selanjutnya, tersangka akan kami jerat dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun kurungan,” tegas Suparti.(dir)

Read more »

Risma & Wisnu Bersitegang

Surabaya, Pantau - Kisruh yang terjadi antara Wali kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap menguntungkan partai lain.

Pasalnya, sejak polemik dan isu pengunduran diri itu bergulir banyak pihak yang numpang tenar atas kasus tersebut.

Akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Mahbub Ghozali mengatakan, ada tokoh parpol non PDIP yang mengambil keuntungan dari polemik ini.

Risma & Wisnu

“Popularitas Risma sedang menanjak. Banyak politikus non PDIP yang ndompleng popularitas,” kata pria yang juga menjabat Sekretaris Islamic Education Center saat diskusi dengan tema “Risma Teraniaya” di Surabaya, Kamis (27/2/2014).

Dirinya mencontohkan, salah satunya adalah Politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Kata Mahbub, Priyo yang caleg di Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) mampu melihat peluang ini. Caranya, yakni Risma diundang ke DPR. Kesannya, Priyo menjadi pahlawan dan seolah-olah memberi perlindungan kepada Risma.

Seharusnya, polemik ini dapat diselesaikan oleh PDIP agar tidak menjadi bola liar yang menyambar ke sana kemari. Baik Wisnu dan Risma harus dipersatukan dengan duduk bersama di bawah naungan partai berlambang banteng moncong putih ini.

Dengan begitu polemik ini tidak menggelinding ke luar. Selain itu, juga membuat masyarakat Surabaya gerah melihat Wali kota dan Wakilnya tidak akur.

“Harusnya ini diselesaikan di internal partai. Kalau ribut seperti ini, yang diuntungkan malah partai lain,” pungkasnya.(tim/red)

Read more »

Kabut Asap Di Padang Mengkhawatirkan

Riau, Pantau - Kiriman kabut asap Sumatera dari Provinsi Riau, mulai sampai ke Sumatera Barat, Kota Padang. Kabut asap di wilayah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jarak pandang akibat kabut asap hanya mencapai sekira 700 meter.
Sejumlah jadwal maskapai penerbangan pun mulai terganggu. Menurut pantauan BMKG, jarak pandang di kawasan ini hanya mencapai jarak 700-800 meter. Hal itu meningkat drastis dari minggu sebelumnya, dengan pantauan jarak pandang 2.000 meter.
Hal ini sudah merata di seluruh Provinsi Sumbar dengan jarak pandang di bawah 700 meter. Namun hal ini belum digubris oleh pihak Pemerintahan Kota Padang maupun Provinsi Sumbar.
Sementara itu, akibat tebalnya kabut asap, sejumlah jadwal beberapa maskapai penerbangan ter-
ganggu dan mengalami penundaan. Namun tidak ada penerbangan yang dibatalkan.(tim/red)

Read more »